Presiden Israel Reuven Rivlin mengatakan ia akan menghubungi partai-partai di Knesset, Rabu (5/5) mengenai proses pembentukan pemerintahan setelah berakhirnya periode 28 hari di mana PM Benjamin Netanyahu tidak mampu menyusun koalisi yang berkuasa.
Kegagalan Netanyahu ini menyebabkan proses pembentukan kembali ke Rivlin, yang diperkirakan dalam beberapa hari mendatang akan memberi kesempatan bagi salah satu lawan Netanyahu untuk membentuk pemerintahan.
Di antara kandidat yang kemungkinan besar berpeluang adalah Yair Lapid, yang partai tengahnya, Yesh Atid, berada di posisi kedua di belakang partai kanan pimpinan Netanyahu, Likud, dalam pemilu bulan Maret, dan Naftali Bennet, pemimpin partai nasionalis kecil Yamina.
Presiden Israel Reuven Rivlin. (Foto: dok).
Rivlin juga memiliki opsi meminta parlemen untuk memilih salah seorang anggotanya sebagai perdana menteri.
Proses mengupayakan pemerintah koalisi diperlukan karena kegagalan partai manapun untuk mencapai mayoritas di Knesset yang beranggotakan 120 orang dalam pemilu 23 Maret. Itu adalah pemilu keempat Israel dalam waktu kurang dari dua tahun.
Netanyahu mengadakan pembicaraan dengan sejumlah rival dan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengajukan tawaran kepada pemimpin sebuah partai Islamis Arab kecil dalam upayanya yang gagal untuk meraih mayoritas.
BACA JUGA: Pengadilan Terhadap Netanyahu Berlangsung, Sementara Pembicaraan Soal Koalisi DimulaiPartai-partai sayap kanan dan keagamaan Yahudi, serta partai tradisional berhaluan tengah dan kiri, telah mendekati partai-partai yang mewakili sekitar 20 persen warga minoritas Arab di Israel, yang berpotensi memperkuat mereka untuk mempengaruhi kabinet untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade ini.
Netanyahu yang berusia 71 tahun telah menjadi perdana menteri sejak 2009 setelah ia menduduki jabatan yang sama selama tiga tahun pada 1990-an. Ia sedang berjuang untuk tetap menduduki jabatannya selama dua tahun kebuntuan politik akibat pemilu yang hasilnya kurang meyakinkan.
Ia sedang diadili dengan dakwaan pidana korupsi dan telah membantah melakukan pelanggaran. [uh/ab]