Ketua Umum PB NU Yahya Cholil Staquf mengakui bahwa politik identitas masih menjadi persoalan, bahkan di organisasi yang dipimpinnya. Karena itulah, dia meyakini, peran paling relevan untuk organisasi seperti NU terkait pemilu adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Kita semua menyadari, dan kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup berat selama ini, bahwa politik identitas, politik SARA ini terus menerus membayangi dinamika politik di berbagai tingkatan,” kata Yahya, Rabu (25/1), dalam diskusi daring yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
“Karena itu, menuju Pemilu tahun 2024 nanti, NU sendiri menempatkan konsen tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama,” tambahnya.
Pendukung calon presiden Prabowo Subianto membawa spanduk dalam unjuk rasa dekat gedung Mahkamah Konstitusi menjelang sidang putusan pilpres 2019, 27 Juni 2019. (Foto: AP)
Warisan Masa Lalu
Menurut Yahya, politik idenitas bukan sesuatu yang mudah diatasi. Tradisi politik masyarakat Indonesia awalnya dibangun di atas fondasi politik identitas. Karena itu pula lah, praktik dan model dinamika politik identitas telah berlangsung cukup lama.
“Kita tahu, sebagaimana diungkap sejumlah peneliti bahwa peta politik Indonesia ini pada umumnya didasarkan pada politik aliran. Ini menjadi semacam warisan, sulit untuk dihapus begitu saja,” tegasnya.
Yahya Cholil Staquf dalam sebuah kesempatan pada Juni 2018. (Foto: AP/Caron Creighton)
Pemerintahan Orde Baru, kata Yahya, mencoba menekan praktik politik identitas dengan cara yang represif. Sebagai dampaknya, ketika kekuasaan Orde Baru tumbang, masyarakat seolah lepas dari belenggu, termasuk dalam praktik politik identitas ini. Kecenderungan politik identitas dan politik aliran, kata Yahya, meruyak kembali.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi seluruh pihak, termasuk bagi NU.
“Saya kira semua orang mengetahui, dan kami sendiri dalam kepemimpinan NU menyadari bahwa di dalam lingkungan NU sendiri, kecenderungan politik identitas itu masih cukup kuat. Terutama karena semangat, atau dalam istilah yang lebih peyoratif, dikatakan syahwat politik di lingkungan NU yang sangat besar,” urainya.
Dalam Pemilu 2019, menurut Yahya, bahkan terjadi mobiliisasi dukungan dengan menjadikan identitas NU sebagai senjata. Fenomena ini tentu tidak menggembirakan. Politik identitas adalah motivasi politik yang tidak rasional, sehingga, kata Yahya, konsolidasi berdasarkan identitas mengarah pada konsolidasi bersifat tribal atau kesuku-sukuan.
“Yang kemudian menjadikan para partisipan politik ini, tidak lagi berpikir tentang pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi lebih berpikir tentang sentimen-sentimen identitas yang irasional,” tambahnya.
Pertarungan ide yang tidak rasional, akan melahirkan dialog yang tidak rasional pula dan menghambat upaya damai dalam politik. Setiap mereka yang secara identitas berbeda, didudukkan sebagai musuh yang absolut. Negosiasi dan pertukaran pemikiran, yang selayaknya ada dalam proses politik, tidak dikedepankan.
Para pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 dalam acara kampanye di Makassar (Foto: Reuters)
Dorong Sikap Rasional
Muhammdiyah juga mendorong masyarakat untuk bersikap rasional dalam melawan praktik politik identitas ini. Desakan ini disampaikan Sekretaris PP Muhammadiyah, M Izzul Muslimin, dalam diskusi yang sama.
“Ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah, selalu mengatakan bagaimana kita tetap rasional dalam pelaksanaan pemilu. Kita semua tahu, seringkali terjadi menjelang pemilu identitas-identitas itu selalu dimunculkan untuk dukungan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Identitas agama atau sosial seseorang adalah sebuah keniscayaan. Ia berpendapat jika identitas itu dieksploitasi, apalagi untuk kepentingan pemilihan umum, maka hal tersebut akan menjadi persoalan. Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk menanggapi fenomena itu secara wajar, dan tidak larut dalam perpecahan sebagai dampak lanjutannya.
“Bagi Muhammadiyah, identitas sosial, identitas politik adalah keniscayaan. Tetapi kita tetap melihat itu sebagai sesuatu yang natural, tidak untuk dieksploitasi,” tegasnya.
Untuk bisa menghindari politik identitas, Muhammadiyah mengimbau masyarakat melihat politisi tidak hanya sebagai sebuah potret sesaat, tetapi mempertimbangkan rekam jejaknya jauh sebelum Pemilu dilaksanakan.
“Jangan hanya melihat potretnya saja. Potret itu bisa menipu. Misalnya ketika mau pemilu pakai peci, pakai sorban dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat track record melalui video kehidupan dia seperti apa, dan dari situlah kita bisa menilai seseorang,” papar Izzul.
Your browser doesn’t support HTML5
NU dan Muhammadiyah Fokus pada Isu Praktik Politik Identitas di 2024
Identitas sosial adalah keniscayaan bagi Indonesia dengan segala macam keanekaragaman masyarakatnya. Menjadi persoalan, ketika identitas sosial, identitas politik, atau identitas keagamaan itu direkayasa untuk mencapai tujuan tertentu.
“Terutama tujuan politik. Kemudian menggunakan identitas sosial ini untuk mengadu domba dan sebagainya. Ketika itu terjadi, maka identitas sosial yang sesungguhnya menjadi rahmat bagi kita semua, justru menjadi malapetaka. Inilah problem utama di masyarakat kita,” tambah Izzul lagi. [ns/ah]