NU dan Muhammadiyah Menjaga Jarak dari Politik Praktis

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul ulama dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa organisasi tersebut membuka ruang yang sama bagi partai politik. Pesan senada kembali dia ulang di Semarang, Minggu (14/5) dalam acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ketua PB NU Yahya Cholil Staquf mengatakan tugas organisasi itu adalah mengawal keselamatan bangsa dan negara.

“Kita konsolidasi betul-betul, supaya warga kita ini, nanti tidak diseret-seret, dipecah belah, oleh entah siapa untuk kepentingan politik masing-masing,” ujarnya dalam pidato penuh semangat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, dalam tangkapan layar.

Yahya menegaskan bahwa tidak berpolitik praktis berbeda dengan tinggal diam. Organisasi ini tetap akan berperan jika muncul persoalan-persoalan nasional. Namun, kehadiran itu tidak dimaknai dalam bentuk dukungan kepada pihak tertentu dalam kontestasi yang sedang berjalan.

“Nahdlatul Ulama tidak punya kepentingan apapun terhadap politik Indonesia ini, selain keselamatan bangsa dan negara,” tandas dia.

Dia dengan tegas juga meminta semua pihak untuk menghindari politik identitas, khususnya dengan menggunakan agama.

Yahya mengatakan, “Jangan mempermainkan agama. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Maka, dari awal saya menentang politik identitas.”

Bagi NU, politik identitas sama maknanya dengan mempermainkan agama.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (courtesy: Dok. PP Muhammadiyah)

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga memastikan bahwa organisasi ini tidak berpolitik praktis. Berbicara kepada jajaran pimpinan pusatnya di Yogyakarta, Haedar mengingatkan tentang garis besar perjuangan (khittah) Muhammadiyah, yang harus ditaati dan diikuti keluarga besar organisasi ini.

“Muhammadiyah juga paham, bahwa anggota Muhammadiyah ini ada yang condong ke ini condong ke itu. Dan karena condong ke ini, maka tidak suka ke itu. Begitu kan, itu wajar. Kami tidak akan masuk ke arena itu, tetapi tetap saja mesti berkeadaban,” ucapnya.

Muhammadiyah, kata Haedar, menempatkan dukungan politik ada di ranah pribadi masing-masing anggota organisasi. Karena itu, dalam semua kegiatan politik, Muhammadiyah melarang penyertaan organisasi, bahkan hingga ke simbol-simbolnya.

“Berpolitik itu juga perlu kecerdasan, agar berkeadaban. Kalau menang, menangnya juga menang dengan elegan, kalau kalah juga tidak jatuh diri,” kata Haedar lagi.

Haedar juga berpesan, seluruh anggota organisasi untuk menjaga Muhammadiyah. “Harganya terlalu mahal, kalau kita mengorbankan organisasi,” ujarnya memberi alasan.

Di internal organisasi, Muhammadiyah juga telah menetapkan aturan terkait pengurus yang terjun ke dunia politik praktis.

Moderasi Pilihan yang Menarik

Sosiolog sekalis pengamat politik dari Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Dr Mukhijab, memandang wajar sikap pengurus pusat kedua organisasi keagamaan di Indonesia itu. Namun, khusus untuk NU, sikap politik yang disampaikan Yahya Cholil Staquf sebenarnya merupakan langkah baru.

“Dalam konteks ketua umum PB NU dan pilihan partai politik warga nahdliyin, pernyataan Gus Yahya sangat menarik, dan ini tidak biasa dilakukan oleh pimpinan dari ormas NU,” kata Mukhijab.

Pengamat sosiologi politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr Mukhijab. (Foto: Dok Pribadi)

“Pimpinan ormas NU sebelumnya, lebih mendorong warga nahdliyin untuk memilih atau menyalurkan aspirasinya ke Partai Kebangkitan Bangsa,” kata dia lagi.

Menjaga jarak dari politik praktis memang dapat dimaknai, memberu kesempatan yang sama untuk setiap partai, merebut simpati warga NU. Di sisi lain, ada tautan sejarah yang kuat antara NU dan PKB. Seolah-olah, PKB adalah sayap politik dari organisasi itu.

Yahya Staquf, kata Mukhijab, mungkin berusaha lebih realistis. Menyerahkan pilihan politik warga NU ke setiap partai politik yang ada, didasari oleh kenyataan bahwa kader-kader NU di parlemen saat ini juga berkiprah di sejumlah partai.

Kemungkinan, sikap politik ini akan memperoleh dua respon dari warga NU, yaitu menurut ke pengurus pusat atau lebih mengikuti sikap kyai-kyai di daerah. Sebagai partai, PKB memiliki ikatan kuat dengan kyai di daerah. Sikap warga NU, kadang lebih dipengaruhi oleh pernyataan kyai di daerah daripada pengurus pusatnya.

NU dan Muhammadiyah Menjaga Jarak dari Politik Praktis

“Orientasi pilihan warga nahdliyin masih fifty-fifty. Bisa jadi mereka mengikuti sikap Gus Yahya melakukan moderasi pilihan politik, atau sebaliknya mereka bersikap konvensional dengan mengikuti para kyai di daerah,” ujarnya.

Sementara di Muhammadiyah, menurut Mukhijab, anggotanya cenderung lebih independen terkait pilihan politik. Sebagian dukungan diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, sejak reformasi bergulir, mayoritas warga Muhammadiyah melabuhkan pilihan ke Partai Amanat Nasional. Salah satu faktornya adalah karena partai ini didirikan oleh mantan ketua PP Muhammadiyah, Amien Rais.

Yang berbeda, saat ini Amien Rais telah mendirikan partai politik baru, yaitu partai Ummat. Mukhijab memperkirakan, situasi di Muhammadiyah akan lebih dinamis terkait perkembangan terakhir.

Namun yang pasti, sikap PB NU dan PP Muhammadiyah akan mendorong partai-partai nasionalis untuk lebih agresif berebut suara di ceruk pemilih ini, meski relatif berbeda situasinya.

“Bagi partai-partai yang selama ini basis massanya bukan nahdliyin, ya ini menjadi angin segar, walaupun belum tentu efektif pengaruhnya. Sementara untuk kalangan Muhamamadiyah, ini relatif biasa karena organisasi ini secara formal, konsisten menjaga jarak dengan parpol,” kata Mukhijab. [ns/ah]