Presiden Barack Obama hari Senin (17/3) telah menerapkan sanksi terhadap para pejabat Rusia menyusul referendum Krimea yang memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina.
Presiden Amerika Barack Obama menyatakan dukungan “tak tergoyahkan” Amerika bagi Ukraina, menyusul deklarasi kemerdekaan wilayah Krimea yang hendak bergabung dengan Rusia.
Obama berbicara demikian hari Senin (17/3) di Gedung Putih dan merinci sanksi-sanksi atas sejumlah pejabat Ukraina dan Rusia yang telah diumumkan beberapa jam sebelumnya. Ia mengatakan Amerika siap memberlakukan berbagai sanksi lebih jauh jika diperlukan dan jika Rusia memperparah situasi tersebut.
Obama mengatakan Wakil Presiden Joe Biden telah berangkat ke Eropa hari Senin untuk membahas situasi itu dengan para pemimpin NATO. Obama sendiri dijadwalkan berangkat ke Eropa minggu depan.
Gedung Putih menyatakan pembekuan aset 11 pejabat Rusia yang terkait dengan kampanye kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan kemungkinan bergabung dengan Rusia.
Ini menyusul langkah serupa oleh Uni Eropa, yang hari Senin menjatuhkan larangan perjalanan dan sanksi dagang terhadap 21 pejabat Rusia dan Ukraina.
DPRD Krimea menyatakan kemerdekaan wilayah itu setelah referendum hari Minggu menunjukkan dukungan luar biasa para pemilih untuk bergabung dengan Rusia.
Meski ditentang komunitas internasional, delegasi anggota parlemen Krimea hari Senin berangkat ke Moskow untuk membahas berbagai prosedur tambahan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari Rusia.
Departemen Keuangan AS juga telah menerapkan sanksi pada empat warga Ukraina, termasuk mantan Presiden Viktor Yanukovych dan dua pemimpin separatis yang berbasis di Krimea.
Langkah itu muncul sebagai tanggapan terhadap deklarasi kemerdekaan Krimea dari Ukraina Senin dan rencana mengajukan permohonan untuk menjadi bagian Rusia. DPRD Krimea mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut setelah referendum pada hari Minggu menunjukkan dukungan luar biasa dari para pemilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Selain tanggapan dari AS dan Uni Eropa, NATO mengeluarkan pernyataan Senin yang menyebut pemungutan suara itu "ilegal dan tidak sah." Dikatakan pemungutan suara itu melanggar konstitusi Ukraina dan hukum internasional, dan menambahkan bahwa keadaan di mana referendum diadakan "sangat cacat dan karena itu tidak dapat diterima."
Parlemen Ukraina telah menyetujui mobilisasi parsial cadangan tentara untuk menanggapi krisis tersebut.
Sebelumnya hari Minggu, Presiden AS Barack Obama memberitahu Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Washington dan mitranya dari Eropa “siap mengenakan penalti” terhadap Moskow atas dukungannya pada referendum pemisahan Semenanjung Krimea, Ukraina.
Sebuah pernyataan Gedung Putih menyebut referendum Minggu itu ilegal dan mengatakan referendum itu melanggar undang-undang dasar Ukraina. Pernyataan itu juga mengatakan referendum tersebut tidak akan pernah diakui oleh Amerika Serikat dan masyarakat internasional.
Berita mengenai pembicaraan telepon itu datang sementara pihak berwenang Krimea mengatakan 95 persen pemilih memberi suara yang mendukung pemisahan dan langkah untuk bergabung dengan Rusia. Data itu diumumkan Minggu malam, setelah separuh dari suara referendum dihitung. Partisipasi rakyat pemilih diperkirakan antara 75 dan 80 persen.
Pemimpin Krimea yang pro-Moskow, Sergei Aksyonov, mengumumkan bahwa pemerintahnya akan dengan resmi memohon untuk bergabung dengan federasi Rusia Minggu.
Di Kyiv, Perdana Menteri sementara Arseniy Yatsenyuk dalam rapat darurat kabinet menyebut referendum Krimea yang didukung Moskow itu tontonan sirkus yang disutradarai dengan todongan senjata oleh Rusia.
Pernyataan Gedung Putih mengatakan keputusan tidak patut diambil mengenai masa depan Ukraina tanpa pemerintah nasional Ukraina.
Pernyataan itu juga mengatakan pemilihan presiden yang direncanakan pada 25 Mei akan memberi kesempatan yang sah bagi semua rakyat Ukraina untuk membuat suara mereka didengar mengenai masa depan negara mereka.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Minggu sepakat untuk mendorong reformasi undang-undang dasar Ukraina bagi pembagian kekuasaan dan desentralisasi sebagai solusi bagi krisis itu.
Obama berbicara demikian hari Senin (17/3) di Gedung Putih dan merinci sanksi-sanksi atas sejumlah pejabat Ukraina dan Rusia yang telah diumumkan beberapa jam sebelumnya. Ia mengatakan Amerika siap memberlakukan berbagai sanksi lebih jauh jika diperlukan dan jika Rusia memperparah situasi tersebut.
Obama mengatakan Wakil Presiden Joe Biden telah berangkat ke Eropa hari Senin untuk membahas situasi itu dengan para pemimpin NATO. Obama sendiri dijadwalkan berangkat ke Eropa minggu depan.
Gedung Putih menyatakan pembekuan aset 11 pejabat Rusia yang terkait dengan kampanye kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan kemungkinan bergabung dengan Rusia.
Ini menyusul langkah serupa oleh Uni Eropa, yang hari Senin menjatuhkan larangan perjalanan dan sanksi dagang terhadap 21 pejabat Rusia dan Ukraina.
DPRD Krimea menyatakan kemerdekaan wilayah itu setelah referendum hari Minggu menunjukkan dukungan luar biasa para pemilih untuk bergabung dengan Rusia.
Meski ditentang komunitas internasional, delegasi anggota parlemen Krimea hari Senin berangkat ke Moskow untuk membahas berbagai prosedur tambahan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari Rusia.
Departemen Keuangan AS juga telah menerapkan sanksi pada empat warga Ukraina, termasuk mantan Presiden Viktor Yanukovych dan dua pemimpin separatis yang berbasis di Krimea.
Langkah itu muncul sebagai tanggapan terhadap deklarasi kemerdekaan Krimea dari Ukraina Senin dan rencana mengajukan permohonan untuk menjadi bagian Rusia. DPRD Krimea mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut setelah referendum pada hari Minggu menunjukkan dukungan luar biasa dari para pemilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Selain tanggapan dari AS dan Uni Eropa, NATO mengeluarkan pernyataan Senin yang menyebut pemungutan suara itu "ilegal dan tidak sah." Dikatakan pemungutan suara itu melanggar konstitusi Ukraina dan hukum internasional, dan menambahkan bahwa keadaan di mana referendum diadakan "sangat cacat dan karena itu tidak dapat diterima."
Parlemen Ukraina telah menyetujui mobilisasi parsial cadangan tentara untuk menanggapi krisis tersebut.
Sebelumnya hari Minggu, Presiden AS Barack Obama memberitahu Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Washington dan mitranya dari Eropa “siap mengenakan penalti” terhadap Moskow atas dukungannya pada referendum pemisahan Semenanjung Krimea, Ukraina.
Sebuah pernyataan Gedung Putih menyebut referendum Minggu itu ilegal dan mengatakan referendum itu melanggar undang-undang dasar Ukraina. Pernyataan itu juga mengatakan referendum tersebut tidak akan pernah diakui oleh Amerika Serikat dan masyarakat internasional.
Berita mengenai pembicaraan telepon itu datang sementara pihak berwenang Krimea mengatakan 95 persen pemilih memberi suara yang mendukung pemisahan dan langkah untuk bergabung dengan Rusia. Data itu diumumkan Minggu malam, setelah separuh dari suara referendum dihitung. Partisipasi rakyat pemilih diperkirakan antara 75 dan 80 persen.
Pemimpin Krimea yang pro-Moskow, Sergei Aksyonov, mengumumkan bahwa pemerintahnya akan dengan resmi memohon untuk bergabung dengan federasi Rusia Minggu.
Di Kyiv, Perdana Menteri sementara Arseniy Yatsenyuk dalam rapat darurat kabinet menyebut referendum Krimea yang didukung Moskow itu tontonan sirkus yang disutradarai dengan todongan senjata oleh Rusia.
Pernyataan Gedung Putih mengatakan keputusan tidak patut diambil mengenai masa depan Ukraina tanpa pemerintah nasional Ukraina.
Pernyataan itu juga mengatakan pemilihan presiden yang direncanakan pada 25 Mei akan memberi kesempatan yang sah bagi semua rakyat Ukraina untuk membuat suara mereka didengar mengenai masa depan negara mereka.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Minggu sepakat untuk mendorong reformasi undang-undang dasar Ukraina bagi pembagian kekuasaan dan desentralisasi sebagai solusi bagi krisis itu.