Oposisi Burkina Faso Tolak Militer Ambil Alih Kekuasaan

Pemimpin oposisi Burkina Faso, Hubert Bazie (tengah), membacakan pernyataan, didampingi kepala oposisi Zephirin Diabre dalam konferensi pers (1/11) di Ouagadougou. (AFP/Issouf Sanogo)

Mereka menyebut transisi kepemimpinan harus “demokratis dan sipil” dan prosesnya tidak boleh dikekang oleh militer.

Pihak oposisi dan tokoh masyarakat madani di Burkina Faso menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer menyusul tergulingnya presiden negara itu.

Dalam pernyataan Sabtu (1/11), mereka menyebut pengunduran diri Presiden Blaise Compaore di tengah pergolakan adalah “kemenangan milik rakyat.” Mereka juga menyebut transisi kepemimpinan harus “demokratis dan sipil” dan prosesnya tidak boleh dikekang oleh militer.

Hal itu dinyatakan beberapa jam setelah Yacouba Isaac Zida, pejabat militer nomor dua di jajaran pasukan pengawal presiden, mengumumkan ia mengambil alih kepemimpinan negara itu.

Militer mendukung Zida dengan merilis pernyataan yang juga mencakup tandatangan panglima angkatan darat Jenderal Honore Traore, yang sebelumnya juga mengklaim kekuasaan di negara itu.

Compaore dikabarkan berada di Pantai Gading, negara tetangga Burkina Faso.

Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan peringatan perjalanan ke Burkina Faso dan mengatakan status pemerintahan transisi masih belum jelas.

Compaore mengundurkan diri setelah demonstran menyerbu dan menyulut api di gedung parlemen. Ia memimpin negara itu sejak merebut kekuasaan lewat kudeta pada 1987.

Aksi demonstrasi itu berlangsung hari Kamis ketika parlemen bersiap melakukan voting untuk melakukan amandemen konstitusi. Amandemen itu sedianya akan memberikan Compaore kesempatan untuk kembali mencalonkan diri. Pemerintah lalu mencabut proposal amandemen itu.