Kelompok oposisi Myanmar mengatakan akan melanjutkan kampanye publik bagi reformasi konstitusi meski telah diperingatkan oleh pejabat-pejabat pemilu.
Menyusul demonstrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi di Rangoon dan Mandalay, anggota parlemen dari Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD), Win Htein mengatakan kepada VOA, partainya sangat yakin akan memperoleh dukungan publik dan akan meningkatkan kampanyenya hari Selasa (27/5).
Ia juga mengatakan peringatan komisi pemilu itu tampaknya ditujukan untuk menekan kegiatan-kegiatan NLD pada pemilu tahun depan.
Tetapi Wakil Direktur Serikat Komisi Pemilu Hla Maung Cho mengatakan kepada VOA, pernyataan Aung San Suu Kyi dalam demonstrasi baru-baru ini melanggar kode etik parlemen.
Utusan Khusus PBB Untuk Myanmar Tomas Ojea Quintana menyampaikan keprihatinan terkait hak veto militer terhadap ikhtiar perubahan konstitusi, yang menurutnya penting dalam transisi demokrasi dan pemilu Myanmar tahun depan.
Konstitusi tahun 2008 yang disusun oleh penguasa militer sebelumnya, memberi 25% kursi di parlemen kepada militer, memperbolehkan militer menunjuk tiga menteri di kabinet dan memiliki hak veto dalam perubahan konstitusi.
Ia juga mengatakan peringatan komisi pemilu itu tampaknya ditujukan untuk menekan kegiatan-kegiatan NLD pada pemilu tahun depan.
Tetapi Wakil Direktur Serikat Komisi Pemilu Hla Maung Cho mengatakan kepada VOA, pernyataan Aung San Suu Kyi dalam demonstrasi baru-baru ini melanggar kode etik parlemen.
Utusan Khusus PBB Untuk Myanmar Tomas Ojea Quintana menyampaikan keprihatinan terkait hak veto militer terhadap ikhtiar perubahan konstitusi, yang menurutnya penting dalam transisi demokrasi dan pemilu Myanmar tahun depan.
Konstitusi tahun 2008 yang disusun oleh penguasa militer sebelumnya, memberi 25% kursi di parlemen kepada militer, memperbolehkan militer menunjuk tiga menteri di kabinet dan memiliki hak veto dalam perubahan konstitusi.