18.000 Orang Daftar Jadi Hakim Agung dan Federal di Meksiko

Lebih dari 18.000 orang di Meksiko mendaftar secara daring untuk mencalonkan diri menjadi hakim Mahkamah Agung dan hakim federal dalam proses seleksi baru yang kontroversial di negara itu. Tetapi pengundian acak pada akhirnya akan menentukan siapa yang akan masuk dalam surat suara, kata para pejabat Senin (25/11).

"Pendaftaran anggota mahkamah, sukses. Ini belum pernah terjadi. Bersejarah," ujar Presiden Claudia Sheinbaum kepada pers pada hari Senin. Sheinbaum membela reformasi yang diumumkan pendahulu dan mentornya Andres Manuel Lopez Obrador.

Partai yang berkuasa mendorong reformasi konstitusional pada September untuk membuat semua hakim federal mencalonkan diri dalam pemilihan, menggantikan sistem di mana pegawai mahkamah dan pengacara umumnya naik pangkat.

Kini, para kandidat untuk kursi Mahkamah Agung dan hakim federal hanya perlu bergelar sarjana hukum, nilai rata-rata 3,2, "lima tahun pengalaman profesional," dan lima surat rekomendasi dari tetangga atau teman. Itu saja, dan sedikit keberuntungan dalam undian akhir.

Para pejabat menolak kritik yang menyebut proses itu terburu-buru atau amatiran untuk jabatan yang seringkali sangat teknis yang dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan kekayaan intelektual, kejahatan terorganisasi, dan hukum tata negara.

Menurut rencana, komite evaluasi memiliki waktu lebih dari sebulan untuk meninjau ribuan resume dan menyaringnya menjadi sekitar 10 kandidat atau kurang untuk masing-masing dari 881 jabatan hakim dan sembilan kursi di Mahkamah Agung. Kemudian, 1.793 nama yang dipilih secara acak dari mereka yang terpilih akan muncul dalam surat suara pada 1 Juni.

Kritikus memperingatkan bahwa banyak yang masuk dalam surat suara nantinya adalah orang-orang yang tidak dikenal yang mungkin belum pernah mengajukan kasus di pengadilan.

Para kandidat juga harus berkampanye. Kritikus memperingatkan bahwa ada kemungkinan kartel narkoba atau partai politik dapat membiayai mereka untuk menempatkan hakim yang bersahabat.

Terdapat pula kekhawatiran bahwa komite evaluasi yang memutuskan siapa yang lolos seleksi untuk tampil dalam pemungutan suara mungkin tidak imparsial.

Sebagian besar anggota komite ditunjuk oleh cabang legislatif atau eksekutif, yang dikendalikan Partai Morena yang berkuasa. Beberapa kritikus berpendapat bahwa sistem peradilan saat ini, yang penuh dengan nepotisme, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas, perlu diubah. [ka/jm]