Pemerintah Myanmar tidak akan memperpanjang ijin kerja organisasi bantuan internasional, Doctors Without Borders, di bawah Nota Kesepahaman, karena kelompok itu kurang transparan dalam pekerjaannya.
Pihak berwenang di Burma yang juga dikenal sebagai Myanmar, mengatakan mereka tidak akan membiarkan organisasi bantuan internasional, Doctors Without Borders, melanjutkan pekerjaan mereka di negara bagian Rakhine yang bermasalah, tempat tinggal bagi minoritas Muslim termasuk warga Rohingya yang tak memiliki kewarganegaraan.
Juru bicara kepresidenan Myanmar U Ye Htut mengatakan kepada surat kabar "Myanmar Freedom" hari Jumat (28/2) bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang ijin kerja organisasi itu di bawah Nota Kesepahaman, karena kelompok itu kurang transparan dalam pekerjaannya.
Dia mengkritik oraganisasi itu karena mengatakan bahwa lebih dari 40 warga Rohingya tewas dalam serangan di bagian utara yang terpencil negara itu bulan lalu. Pemerintah bersikeras mengatakan bahwa hanya satu orang polisi beragama Budha yang tewas.
Tidak ada tanggapan segera dari Doctors Without Borders.
Juru bicara kepresidenan Myanmar U Ye Htut mengatakan kepada surat kabar "Myanmar Freedom" hari Jumat (28/2) bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang ijin kerja organisasi itu di bawah Nota Kesepahaman, karena kelompok itu kurang transparan dalam pekerjaannya.
Dia mengkritik oraganisasi itu karena mengatakan bahwa lebih dari 40 warga Rohingya tewas dalam serangan di bagian utara yang terpencil negara itu bulan lalu. Pemerintah bersikeras mengatakan bahwa hanya satu orang polisi beragama Budha yang tewas.
Tidak ada tanggapan segera dari Doctors Without Borders.