Komunitas internasional menyerukan agar dilakukan tindakan terhadap Turki. Penangkapan itu terkait tindakan keras pasca-kudeta yang terus berlangsung.
Pengadilan Istanbul menahan enam aktivis hak asasi, termasuk direktur Amnesty International Turki, Idil Eser, dan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Helsinki, Ozlem Dalkiran. Seorang warga Jerman dan warga Swedia juga ditangkap.
Para aktivis termasuk dalam kelompok 10 orang yang ditangkap ketika menghadiri lokakarya hak asasi mengenai perlindungan data. Peneliti Turki untuk Amnesty International Andrew Gardner mengatakan penahanan itu menandai peningkatan baru serangan terhadap masyarakat madani.
"Ini sama saja dengan parodi dalam keadilan. Jelas, membela hak asasi di Turki dianggap kejahatan. Singkatnya, ini adalah ancaman nyata bagi kita, baik Amnesty International maupun gerakan hak asasi yang lebih luas di Turki," kata Gardner.
Tak satu pun dari mereka yang ditahan dikenakan sanksi hukum. Tetapi jaksa dilaporkan berencana mendakwa kelompok itu mendukung organisasi teroris, walau tidak menjadi anggota. Tuduhan itu diancam hukuman 10 tahun penjara dan sering digunakan jaksa ditengah tindakan keras yang berlangsung setelah usaha kudeta Juli tahun lalu.
Sudah lebih dari 50.000 orang dipenjara sejak diberlakukannya peraturan darurat setelah upaya kudeta militer yang gagal. Hari Senin, parlemen Turki memperpanjang peraturan darurat itu tiga bulan lagi.
Wakil direktur Amnesty International Eropa Gauri van Gulik mengatakan, "Secara keseluruhan, Uni Eropa khususnya, belum secara terbuka dengan cara yang cukup jelas, meminta pembebasan mereka, mereka sama sekali tidak tegas. Uni Eropa belum cukup kuat, ini benar-benar ujian."
Tetapi beberapa diplomat Eropa berpendapat, pendekatan konfrontasi terbuka dengan Turki mungkin akan kontraproduktif mengingat kurangnya pengaruh Uni Eropa atas Turki. Kepala peneliti Turki pada Human Rights Watch, Emma Sinclair Webb, mengatakan hubungannya dengan diplomat-diplomat Eropa mengindikasikan Uni Eropa memiliki prioritas lain.
Ia mengatakan, "Uni Eropa masih memusatkan perhatian pada kerja sama kontraterorisme dan migrasi. Tidak banyak ruang untuk keterlibatan apapun dalam konteks bencana politik dan krisis hak asasi di Turki." [ka/jm]