Human Rights Watch mengimbau Bangladesh agar mengizinkan penyelidik khusus PBB untuk melakukan pemeriksaan independen terkait HAM di negara itu.
Satu organisasi hak azasi manusia mengatakan pasukan keamanan Bangladesh telah menewaskan sedikitnya 150 orang pengunjuk rasa dan melukai 2.000 orang sejak Februari, saat para demonstran turun ke jalan-jalan sebagai tanggapan atas peradilan kejahatan perang menyangkut para tokoh Islamis.
Human Rights Watch mengatakan dalam laporan yang dikeluarkan hari Kamis bahwa pihak berwenang belum melakukan usaha yang berarti untuk menuntut pertanggung-jawaban pasukan keamanan.
Human Rights Watch mengatakan Bangladesh seharusnya mengangkat komisi independen untuk menyelidiki kematian puluhan orang pemrotes, termasuk anak-anak dan menuntut siapapun yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang melanggar hukum itu. Organisasi itu mengatakan Bangladesh hendaknya juga mengizinkan penyelidik khusus PBB ke negara itu untuk melakukan pemeriksaan independen.
Pemerintah di Dhaka belum menanggapi laporan itu.
Mahkamah kejahatan perang Bangladesh telah mendapati beberapa Islamis tahun ini bersalah terkait kekejaman yang dilakukan dalam perang kemerdekaan negara tersebut.
Brad Adams, direktur Human Rights Watch di Asia, mengatakan karena akan ada lagi vonis kejahatan perang, demonstrasi protes juga diperkirakan akan berlangsung lagi. “Ini membuatnya sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah segera untuk melatih pasukannya mengendalikan khalayak ramai dan menuntut pertanggung jawaban mereka," kata Adams.
Human Rights Watch mengatakan dalam laporan yang dikeluarkan hari Kamis bahwa pihak berwenang belum melakukan usaha yang berarti untuk menuntut pertanggung-jawaban pasukan keamanan.
Human Rights Watch mengatakan Bangladesh seharusnya mengangkat komisi independen untuk menyelidiki kematian puluhan orang pemrotes, termasuk anak-anak dan menuntut siapapun yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang melanggar hukum itu. Organisasi itu mengatakan Bangladesh hendaknya juga mengizinkan penyelidik khusus PBB ke negara itu untuk melakukan pemeriksaan independen.
Pemerintah di Dhaka belum menanggapi laporan itu.
Mahkamah kejahatan perang Bangladesh telah mendapati beberapa Islamis tahun ini bersalah terkait kekejaman yang dilakukan dalam perang kemerdekaan negara tersebut.
Brad Adams, direktur Human Rights Watch di Asia, mengatakan karena akan ada lagi vonis kejahatan perang, demonstrasi protes juga diperkirakan akan berlangsung lagi. “Ini membuatnya sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah segera untuk melatih pasukannya mengendalikan khalayak ramai dan menuntut pertanggung jawaban mereka," kata Adams.