Otoritas kesehatan di Provinsi Sichuan, China barat daya, akan mengizinkan individu yang belum menikah untuk membesarkan keluarga dan menikmati tunjangan yang diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah. Langkah tersebut adalah upaya terbaru Beijing untuk menyikapi fenomena penurunan angka kelahiran.
Pemerintah saat ini hanya mengizinkan secara hukum perempuan yang telah menikah untuk memiliki anak. Namun dengan tingkat pernikahan dan kelahiran yang anjlok ke rekor terendah dalam beberapa tahun terakhir, otoritas provinsi mengubah aturan yang diterapkan pada 2019 itu dengan mengatakan bahwa regulasi ini akan berlaku untuk para lajang yang ingin memiliki anak.
Mulai 15 Februari, pasangan yang sudah menikah dan setiap individu yang menginginkan keturunan akan diizinkan untuk mendaftar ke pemerintah di provinsi terpadat kelima di China itu, tanpa ada batasan soal jumlah anak yang dapat mereka daftarkan.
Seorang pria menggendong seorang anak untuk difoto di dekat pohon sakura di Beijing pada 24 Maret 2021. (Foto: AP)
Langkah itu bertujuan untuk "mempromosikan pembangunan populasi jangka panjang dan seimbang," kata Komisi Kesehatan Sichuan dalam pernyataan di situs webnya.
Hingga saat ini, komisi hanya mengizinkan pasangan menikah yang ingin memiliki hingga dua anak untuk mendaftar ke pihak berwenang setempat.
Populasi China anjlok pada tahun lalu, pertama kalinya dalam enam dekade. Hal tersebut merupakan perubahan bersejarah yang diperkirakan akan mengantarkan ke masa periode penurunan. Prospek itu mendorong pihak berwenang untuk meluncurkan insentif dan sejumlah langkah sebagai upaya untuk meningkatkan populasi.
BACA JUGA: Pertama dalam 60 Tahun, Populasi China Anjlok
Sebuah sistem registrasi nasional bagi pasangan untuk mendaftar ke otoritas lokal memastikan adanya asuransi persalinan untuk menutupi tagihan medis. Pihak berwenang juga mengizinkan perempuan yang sudah menikah untuk menyimpan gaji mereka selama cuti melahirkan.
Insentif tersebut akan diperluas untuk menyasar perempuan dan laki-laki lajang di Sichuan. Menurut data pemerintah, kaum lajang menempati urutan ketujuh di negara tersebut atau lebih dari 21 persen dari populasi.
Sebagian besar penurunan demografi China berasal dari kebijakan satu anak yang diberlakukan pemerintah pada 1980 hingga 2015. [ah/rs]
