Pakar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang rasisme pada Jumat (5/5) menyoroti kepenatan yang dirasakan komunitas kulit hitam di Amerika Serikat (AS) di tengah isu rasial yang mengemuka di negara tersebut. Mereka berpendapat warisan perbudakan harus ditangani pihak berwenang "di semua lini.”
Tim ahli independen PBB dibentuk setelah kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam, di tangan seorang petugas polisi kulit putih di Minnesota pada 2020.
Selama kunjungan ke AS yang berlangsung 12 hari, mereka bertemu dengan para korban, tokoh masyarakat sipil, peradilan, serikat polisi, pejabat federal dan lokal, di Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis, dan New York.
BACA JUGA: FBI: “Hate Crime” di AS Tahun 2021 Tertinggi dalam 20 Tahun"Di AS, ketidaksetaraan rasial sudah hadir sejak penciptaan negara ini. Dan tidak akan ada perbaikan cepat," kata salah satu anggota tim, Tracie Keesee, pada konferensi pers.
Keesee mengatakan kondisi tersebut membutuhkan "reformasi komprehensif dan kepemimpinan yang kuat di semua tingkatan" untuk menangani "warisan yang mengakar kuat" dalam kehidupan sehari-hari orang-orang keturunan Afrika.
"Sampai hari ini, diskriminasi rasial juga terjadi dengan penegak hukum dari kontak pertama, penangkapan, penahanan, hukuman dan pencabutan hak," katanya.
Wawancara tim PBB menyoroti bahwa "kepenatan menjadi orang kulit Hitam terasa dalam kehidupan sehari-hari."
Pengunjuk rasa Black Lives Matter berunjuk rasa di Seattle. (Foto: AP)
Petugas kulit hitam juga berbicara tentang "stresnya menjadi orang kulit hitam di Amerika."
Tim ini secara resmi dikenal sebagai Mekanisme Pakar Independen Internasional untuk Memajukan Keadilan Rasial dan Kesetaraan dalam Konteks Penegakan Hukum.
Tim PBB akan menerbitkan laporan terkait yang lebih mendalam. Namun para pakar dalam pernyataan awalnya memuji "berbagai inisiatif yang menjanjikan, termasuk di tingkat negara bagian, yang telah dikembangkan pihak berwenang untuk memerangi diskriminasi ras."
Mekanisme tersebut dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2021, setahun setelah pembunuhan Floyd, untuk menyelidiki tuduhan kekerasan polisi bermotif rasial di seluruh dunia. [ah/ft]