Dalam KTT iklim PBB (COP 27), negara-negara kecil kepulauan mendesak negara-negara maju dan produsen besar karbon untuk membayar kerugian dan kerusakan negara-negara yang rentan. Alasan mereka, negara-negara kecil kerap paling terimbas perubahan iklim.
Kalim Shah, pakar pemerintahan negara-negara kecil kepulauan dan asisten profesor di University of Delaware, mengingatkan proyek-proyek infrastruktur besar dalam inisiatif sabuk dan jalan - Belt and Road Initiative (BRI) China di negara-negara kecil kepulauan mungkin lebih berisiko bagi lingkungan.
BACA JUGA: KTT Kepulauan Pasifik, Pengamat: AS Khawatir dengan Geliat China di Kawasan Pasifik“Negara-negara kepulauan sangat kaya sumber daya alam. Sangat sedikit celah untuk kesalahan pada proyek-proyek besar ini, jika kita ingin mencegah dampak lingkungan yang tidak bisa diperbaiki," kata Shah.
China sejauh ini telah menginvestasikan $2,72 miliar di negara-negara kepulauan di sekitar Samudera Pasifik dan $10 miliar di enam negara kepulauan di Karibia. Tujuan utamanya, membangun proyek-proyek infrastruktur untuk meningkatkan pariwisata dan membangkitkan tenaga listrik.
Namun, sebagian proyek ini memicu kontroversi. Perusahaan China, Yida International, misalnya, berencana membangun pantai-pantai baru dan dua hotel untuk pariwisata di Kepulauan Guiana di bagian utara Antigua dan Barbuda. Pembangunan itu akan menghilangkan hutan bakau yang diyakini dapat melindungi negara itu dari bencana alam. Tetapi, proyek ini telah disetujui.
Menurut Shah, proyek-proyek BRI China memang membantu meningkatkan pariwisata dan ekonomi lokal negara-negara kecil kepulauan yang sedang berkembang. Tetapi, ia mengingatkan, proyek-proyek itu juga berpotensi dampak iklim yang berbahaya.
China menyimak seruan internasional, dan mengeluarkan panduan untuk mempromosikan BRI yang ramah lingkungan. Negara itu juga membentuk kemitraan untuk menurunkan emisi karbon untuk proyek-proyek BRI.
BACA JUGA: Sengketa Perusahaan Tambang di Indonesia: China Didesak Tingkatkan Standar Perlindungan LingkunganDirektur Solar Head of State, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang tenaga surya, James Ellsmoor, mengatakan penerapan langkah-langkah baru yang ramah lingkungan itu akan dipantau secara ketat.
“Perlu ada semacam tingkat akuntabilitas untuk memastikan bahwa mitigasi dimasukkan pada tingkat tertentu ke dalam proyek-proyek infrastruktur ini. Saya berharap lebih banyak proyek-proyek yang mengadaptasi perubahan iklim didanai sebagai bagian dari BRI karena mereka sangat penting bagi negara-negara kecil kepulauan," ujar Ellsmoor.
Your browser doesn’t support HTML5
Shah menambahkan bahwa negara-negara kecil kepulauan juga perlu menegakkan peraturan lingkungan mereka dengan lebih tegas. Ia mendesak lebih banyak penelitian yang harus dilakukan mengenai manfaat dan risiko lingkungan dari proyek-proyek BRI di negara-negara seperti itu. [ka/em]