Pakistan Batasi Akses Internet di tengah Demonstrasi Online dari Pihak Oposisi

  • Ayaz Gul

Para pengacara pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menggelar protes menentang pemenjaraan Khan dalam aksi di Lahore, Pakistan, pada 7 Agustus 2023. (Foto: AP/K. M. Chaudary)

Pihak berwenang di Pakistan untuk sementara memperlambat layanan internet dan memblokir akses ke platform media sosial utama pada Minggu (17/12). Tindakan itu dilakukan sementara demonstrasi online yang jarang terjadi, diselenggarakan partai mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara.

Tehreek-e-Insaf Pakistan, atau PTI, mengatakan “unjuk kekuatan virtual” diadakan sebagai respons atas tindakan keras pemerintah terhadap pekerja partai dan pertemuan publik terkait pemilu.

“Dalam langkah yang diperkirakan, rezim fasis yang tidak sah memperlambat kecepatan internet dan mengganggu platform media sosial di seluruh Pakistan, sebelum Jalsa Virtual (unjuk rasa politik) bersejarah PTI!” kata partai itu dalam pernyataan. “Ini adalah bukti ketakutan akan popularitas PTI pimpinan Imran Khan yang belum pernah terjadi!”

NetBlocks, organisasi pemantau independen internet global yang mempromosikan hak-hak digital, keamanan siber, dan tata kelola, mengonfirmasi adanya gangguan pada konektivitas internet di Pakistan.

BACA JUGA: Pemerintah Sementara Pakistan Tolak Putusan MA India soal Kashmir

“Metrik langsung menunjukkan gangguan berskala nasional terhadap platform media sosial di #Pakistan, termasuk X/Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube; insiden terjadi tepat sebelum pertemuan virtual besar yang diselenggarakan partai pemimpin oposisi Imran Khan yang teraniaya, PTI,” tulis NetBlocks di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Belum ada tanggapan langsung dari pemerintah terhadap tuduhan tersebut.

Rapat umum PTI secara online terjadi ketika petugas pemilu bersiap menyelenggarakan pemilu nasional pada 8 Februari.

Khan, 71, telah terlibat pertikaian politik dengan pihak militer yang kuat di negara itu sejak mosi tidak percaya di parlemen pada April 2022 yang menggulingkan pemerintahannya.

Bintang kriket yang kemudian menjadi perdana menteri itu menolak mosi tersebut dan menganggapnya illegal. Ia menuduh Amerika Serikat berada di balik itu dengan bantuan militer Pakistan, tuduhan yang dibantah AS dan pemerintah Pakistan. [ka/lt]