Panel DPR AS Pertimbangkan Merilis Laporan Penyelidikan terhadap Matt Gaetz

Matt Gaetz hadir dalam acara America First Policy Institute di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, pada 14 November 2024. (Foto: AP/Alex Brandon)

Komite Etik DPR Amerika Serikat siap melangsungkan pertemuan pada Rabu (20/11) untuk memutuskan apakah akan merilis laporan investigatif terhaap mantan anggota DPR Matt Gaetz, yang dituding melakukan pelecehan seksual dan penggunaan obat-obatan terlarang, sebelum ia dipilih oleh presiden terpilih Donald Trump untuk menjadi jaksa agung di kabinetnya.

Beberapa senator AS, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menuntut agar laporan itu segera dipublikasikan sehingga mereka dapat mempertimbangkan cakupan latar belakang Gaetz ketika mereka menjalankan peran yang diamanatkan secara konstitusional, untuk mengukuhkan atau menolak calon yang dinominasikan presiden baru di kabinetnya kelak.

Trump pada Rabu (13/11) lalu menunjuk Gaetz, anggota Partai Republik dari negara bagian Florida yang berusia 42 tahun, untuk menjadi pejabat tertinggi penegakkan hukum di AS. Gaetz yang telah menjadi anggota DPR selama delapan tahun, secara mendadak mengundurkan diri dari Kongres, meskipun ia baru saja terpilih kembali untuk masa jabatan kelima. Pengunduran dirinya mengakhiri penyelidikan Komite Etik DPR yang hampir selesai.

Namun masih belum pasti apakah panel itu akan mengungkapkan kesimpulan yang telah dicapai.

BACA JUGA: Trump Pilih Sean Duffy Jadi Menteri Transportasi

Komite tersebut, yang terdiri dari lima anggota Partai Demokrat dan lima anggota Partai Republik, telah menyelidiki tuduhan bahwa Gaetz menjalin hubungan seksual dengan seorang gadis berusia 17 tahun dan menggunakan narkoba secara ilegal. Gaetz membantah tuduhan tersebut. Departemen Kehakiman, yang diharapkan akan dipimpin oleh Gaetz, sempat menyelidiki kasus ini, namun tahun lalu menolak untuk mengajukan tuntutan apa pun.

Ketua DPR Mike Johnson, yang memimpin mayoritas Partai Republik di majelis, menilai laporan etika tidak boleh dipublikasikan karena Gaetz tidak lagi menjadi anggota Kongres. Namun, ada beberapa contoh di mana perilisan serupa pernah terjadi di masa lalu.

Berbicara di stasiun televisi CNN pada hari Minggu (17/11), Johnson mengatakan para senator yang akan mengkaji pencalonan Gaetz sebagai pejabat tinggi penegak hukum di AS akan “melakukan proses peninjauan dan pemeriksaan yang ketat,” tetapi mereka tidak perlu melihat laporan Komite Etik DPR. Sejumlah senator menyarankan untuk menyampaikan pemanggilan paksa (subpoena) jika laporan itu tidak diserahkan secara sukarela kepada mereka.

Senator Partai Republik Markwayne Mullin pada hari Minggu mengatakan dalam acara NBC "Meet the Press" bahwa panel tersebut harus membagikan laporannya kepada Senat.

“Senat seharusnya mempunyai akses terhadap laporan itu,” kata Mullin, seraya menambahkan “haruskah hal itu diumumkan ke publik atau tidak? Saya kira itu akan menjadi bagian dari negosiasi.”

Gaetz adalah salah satu dari beberapa tokoh yang ditunjuk Trump di kabinetnya namun dinilai tidak memiliki kualifikasi yang biasanya dimiliki oleh kandidat untuk jabatan tingkat tinggi di pemerintahan.

BACA JUGA: Dua Calon Anggota Kabinet Trump Terlibat Kontroversi Seks

Selama akhir pekan, pengacara Pete Hegseth, pembawa acara Fox News yang berusia 44 tahun yang ditunjuk Trump sebagai menteri pertahanan, mengatakan bahwa Hegseth beberapa tahun lalu membayar sejumlah uang yang tidak diungkapkan kepada seorang perempuan yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual pada tahun 2017. Pembayaran uang itu untuk menghindari ancaman dari apa yang dia pandang sebagai tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Trump sejauh ini tetap mendukung calon-calon kabinetnya dan menolak menarik pencalonan mereka. Namun kontroversi seputar Gaetz, Hegseth, dan figur lainnya dapat mengancam pengukuhan mereka oleh Senat untuk menjabat dalam Kabinet Trump.

Presiden terpilih itu juga telah berupaya – meskipun sejauh ini baru meraih sedikit keberhasilan – untuk membuat Senat, yang pada bulan Januari ketika ia mulai menjabat akan berada dalam kendali Partai Republik, untuk menyetujui reses pada saat-saat tertentu. Hal itu bertujuan untuk membuatnya dapat menunjuk dan melantik anggota kabinetnya tanpa perlu adanya perdebatan dan sidang konfirmasi yang memakan waktu. [em/rs]