Papua Nugini mengatakan rencana perjanjian keamanan dengan tetangganya, Australia, akan ditunda karena negara itu sedang mengonsultasikan “proses di dalam negeri,” sepekan setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan AS yang memicu protes mahasiswa.
Papua Nugini, yang berjarak beberapa kilometer di sebelah utara Australia, sedang didekati oleh China dan AS di tengah-tengah ketegangan yng meningkat antara kedua kekuatan besar itu.
Washington dan sekutu-sekutunya khawatir mengenai ambisi keamanan Beijing di kawasan Kepulauan Pasifik yang berlokasi strategis, setelah Beijing mencapai perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon.
PM Papua Nugini James Marape bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles hari Senin di sela-sela KTT Korea-Kepulauan Pasifik di Seoul dan membahas “proposal perjanjian keamanan bilateral,” kata kantor Marape dalam sebuah pernyataan hari Selasa.
“Ini adalah kegiatan yang sedang berjalan dan pihak Papua Nugini perlu mengonsultasikan proses di dalam negeri dan UU kedaulatan kami terkait dengan beberapa kalimat dan peraturan tertentu,” kata pernyataan itu.
Marape telah “menyampaikan permintaan maafnya kepada PM Anthony Albanese atas penundaan dalam meresmikan rencana perjanjian dengan Australia,” lanjut pernyataan tersebut.
BACA JUGA: Australia Sambut Kehadiran AS di Wilayah PasifikPerundingan dengan Australia mengenai peningkatan hubungan pertahanan menjadi suatu perjanjian keamanan yang perlu diratifikasi parlemen, sebelumnya diperkirakan akan tuntas pada bulan April, kata Marape dan Albanese dalam pernyataan bersama pada bulan Januari.
Australia adalah donor bantuan terbesar Papua Nugini dan pemerintah Marape tahun lalu berupaya meningkatkan perjanjian kerja sama pertahanan.
Marles mengatakan Australia ingin mencapai perjanjian keamanan “ambisius” yang akan membuat personel angkatan laut, angkatan udara dan angkatan darat masing-masing negara bekerja bersama lebih sering lagi.
Hubungan pertahanan Papua Nugini telah menjadi sorotan politik di dalam negeri yang intens pada pekan lalu, setelah perjanjian dengan AS ditandatangani dalam lawatan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, memicu kritik dari politisi oposisi bahwa perjanjian itu dapat melibatkan Papua Nugini dalam persaingan strategis antara AS dan China.
Menanggapi protes mahasiswa, pasukan pertahanan Papua Nugini mengadakan pertemuan dengan masyarakat mengenai perjanjian AS, dan Marape telah menawarkan untuk merilis semua isi perjanjian pertahanan dengan negara-negara asing. [uh/ab]