Para legislator dari koalisi yang berkuasa di Pakistan menyetujui serangkaian RUU pada hari Senin (4/11) yang memperpanjang masa jabatan para kepala angkatan bersenjata, termasuk militer, dari tiga tahun menjadi lima tahun, meskipun mendapat protes keras dari oposisi.
Tindakan legislatif itu memastikan bahwa Kepala Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, yang telah menjabat selama dua tahun, akan terus memimpin militer yang sangat berpengaruh di negara itu setidaknya hingga November 2027.
Proses di parlemen, yang ditayangkan langsung, menghadapi protes yang mengganggu dari para legislator dari partai oposisi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), yang dipimpin oleh mantan PM Imran Khan yang dipenjarakan, dengan sebagian dari mereka merobek salinan legislasi itu dan melemparkannya ke arah ketua parlemen.
Para anggota PTI berpendapat bahwa pemerintah tergesa-gesa menyetujui amendemen konstitusi yang penting tanpa memberi kesempatan perdebatan yang sepatutnya, dan menyebut langkah itu merugikan demokrasi yang rapuh di Pakistan. Mereka mengulangi keluhan mengenai penindakan keras pemerintah terhadap para pekerja partai dan menuntut pembebasan Khan, seraya menegaskan bahwa ia dipenjarakan atas tuduhan palsu.
Pemerintah koalisi pimpinan PM Shehbaz Sharif mengabaikan klaim PTI yang disebut bermotif politik.
BACA JUGA: Redam Protes Dugaan Pemerkosaan di Kampus, Otoritas Tutup Sekolah dan Universitas“Parlemen Pakistan telah meloloskan legislasi yang memperpanjang masa jabatan pemimpin militer dari 3 menjadi 5 tahun, dan dengan sedikit perdebatan,” kata Michael Kugelman, direktur South Asia Institute di pusat kajian Wilson Center yang berbasis di Washington, dalam postingan di media sosial X.
“Jabatan paling berpengaruh di Pakistan siap menjadi lebih kuat lagi. Ketika badan legislatif direduksi menjadi tukang stempel saja, demokrasi tidak akan pernah menjadi pemenang,” tulis Kugelman.
Sharif mengambil alih kekuasaan setelah pemilihan umum pada Februari lalu, yang menurut Khan dan partainya dicurangi oleh pemimpin militer untuk menyingkirkan mereka dari kekuasaan. Para pejabat pemilu dan militer menolak tuduhan itu.
Khan, bintang kriket yang beralih menjadi perdana menteri disingkirkan dari jabatannya melalui mosi tak percaya di parlemen pada 2022.
Pemimpin tersingkir yang berusia 72 tahun itu dipenjarakan pada Agustus 2023 atas tuduhan korupsi yang kontroversial dan menyulut kekerasan terhadap militer, demikian beberapa di antara puluhan tuduhan terhadapnya.
Khan menolak semua gugatan hukum itu yang disebutnya sebagai rekayasa oleh militer. Ia menuduh pendahulu Munir, mantan kepala angkatan darat Jenderal Qamar Javed Bajwa, mengatur keruntuhan pemerintahannya. Mantan perdana menteri itu telah memimpin kampanye pembangkangan terhadap militer sementara partainya terus berunjuk rasa di parlemen dan jalan-jalan, menuntut pengembalian “mandat mereka yang dicuri.”[uh/lt]