Parlemen Senegal pada Senin melakukan pemungutan suara untuk menunda pemilu presiden di negara Afrika Barat itu hingga 15 Desember, dalam proses voting yang kacau. Tindakan ini dilakukan setelah pasukan keamanan berhasil menggagalkan upaya pihak oposisi untuk memblokir proses pemungutan suara di parlemen, dan mengusir para anggota parlemen dari gedung dewan.
Pada Senin juga, dua kandidat oposisi mengajukan tuntutan hukum terhadap keputusan presiden Macky Sall untuk menunda pemilu yang sedianya digelar 25 Februari.
Salah satu ketentuan dari RUU Penundaan Pemilu, yang diadopsi oleh Majelis Nasional, mengartikan bahwa masa jabatan Sall – yang akan berakhir pada 2 April – akan diperpanjang hingga pemilu baru diselenggarakan.
Sall telah mengumumkan pada Juli tahun lalu, bahwa dia tidak akan maju untuk periode ketiga jabatannya.
Uni Afrika meminta pemerintah Senegal untuk mengorganisir pemilu “sesegera mungkin” dan mendesak para kandidat oposisi “ untuk memecahkan kebuntuan politik apapun melalui konsultasi, saling memahami dan dialog sipil”.
Pemimpin oposisi Ousmane Sonko (tengah) memberikan suara di Ziguinchor pada 3 Juli 2022. (Foto: AFP)
Demonstrasi pecah di luar gedung parlemen pada Minggu. Aparat keamanan menembakkan gas air mata ketika para demonstran membakar ban, memblokir jalan dan meneriakkan “Macki Sall sang diktator”. Sejumlah demonstran ditangkap, bersamaan dengan dua kandidat dari pihak oposisi, termasuk mantan Perdana Menteri Aminata Toure, yang kemudian dibebaskan.
Stabilitas politik di Senegal begitu rapuh selama hampir setahun ini setelah otoritas memutus akses internat pada Juni 2023, ketika pendukung dari pemimpin oposisi yang didiskualifikasi bentrok dengan pasukan keamanan.
Ini adalah kejadian pertama dalam sejarah Senegal, dimana pemilu presiden ditunda. Pemimpin oposisi telah mengutuk keputusan Sall untuk penundaan ini sebagai sebuah tindakan “kudeta”.
Para ahli khawatir bahwa penundaan pemilu “ mencerminkan penurunan tajam bagi demokrasi” di Senegal, kata Mucahid Durmaz, analis senior di lembaga konsultan risiki global,Verisk Maplecroft.
“Defisit pertumbuhan demokrasi tidak ancaman untuk penodaan terhadap reputasi Senegal sebagai mercusuar stabilitas demokrasi di kawasan ini, tetapi juga menyuburkan praktik-praktik anti demokrasi di kawasan Afrika Barat,” kata Durmaz kepada Asociated Press.
BACA JUGA: Pasca Kerusuhan, Senegal Tangguhkan TikTokSenegal sering menerima pujian untuk stabilitasnya di kawasan Afrika Barat. Negara ini tidak mengalami kudeta sejak meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 1960-an. Meski begitu, reaksi dalam menanggapi demonstrasi belakangan ini belum memicu kepercayaan diri terhadap kemampuan negara tersebut dalam mengelola stabilitas politik dan ekonominya. Obligasi dolar negara ini telah turun drastis.
Pada Senin, pemerintah Senegal juga membatasi akses internet seluler.
Dan jaringan stasiun televisi swasta Walf, yang sinyalnya telah diputus ketika menyiarkan demonstrasi pada Minggu, mengatakan bahwa ijin siaran mereka telah dicabut.
“Penutupan mendadak oleh pemerintah terhadap akses internet melalui data seluler dan siaran stasiun televisi Walf, merupakan serangan terang-terangan terhadap hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dilindungi oleh konstitusi Senegal,” kata Amnesti International kantor regional Afrika Tengah dan Barat dalam sebuah pernyataan.
BACA JUGA: Para Pemimpin Afrika Membahas Peta Jalan Menuju Ketahanan PanganKementerian Komunikasi, Telekomunikasi dan Ekonomi Digital membela keputusan tersebut, dan mengatakan bahwa layanan internet selular diputus pada Senin, “karena penyebaran dari berbagai pesan-pesan penuh kebencian dan subversif yang dimuat di jaringan media sosial dalam konteks penuh ancaman dan merusak tatanan masyarakat.”
Kelompok pemantau HAM memperingatkan Senegal terkait kemungkinan negara itu akan kehilangan statusnya sebagai negara demokratis.
“Senegal telah lama dikenal sebagai mercusuar demokrasi di kawasan ini. Status ini kini berada dalam risiko,” kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.
“Otoritas perlu bertindak untuk mencegah kekerasan, mengendalikan pasukan keamanan yang semena-mena, dan mengakhiri serangan mereka terhadap pihak oposisi dan media. Pemerintah harus menghormati kebebasan berpendapat, berekspresi, dan menerapkan kembali serta memulihkan internet, mengembalikan Senegal kembali dalam wacana demokrasinya,” tambah lembaga itu. [ns/ab]