Presiden Siprus memperkirakan parlemen akan menolak rencana dana talangan yang akan menetapkan pajak deposito di bank-bank negara itu.
Presiden Siprus memperkirakan parlemen negara pulau itu akan menolak rencana dana talangan yang dituntut para kreditor internasional, yang ingin menetapkan pajak deposito di bank-bank negara itu.
Nicos Anastasiades, yang memenangi pemilihan presiden bulan lalu, mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa para legislator berpendapat pajak tersebut tidak adil.
Parlemen Siprus dijadwalkan melakukan voting hari Selasa ini mengenai rencana dana talangan 13 miliar dolar yang diberlakukan para kreditor internasional. Tetapi penolakan parlemen akan membuat rencana tersebut menjadi tidak menentu. Jika ini terjadi, ujar Anastasiades tanpa merincinya, pemerintah memiliki rencana sendiri.
Kesepakatan dengan para kreditor yang menetapkan pajak terhadap deposito itu akan menyumbang 7.6 miliar dolar untuk dana talangan bagi Siprus. Tetapi para nasabah di Siprus menentangnya, demikian pula Presiden Rusia Vladimir Putin. Banyak orang berkuasa di Rusia memiliki simpanan dalam jumlah besar di rekening mereka di Siprus.
Rencana dana talangan itu semula mensyaratkan semua simpanan dikenai pajak, hampir 10 persen bagi deposito lebih dari 131 ribu dolar. Para anggota parlemen di Siprus sedang membahas legislasi yang direvisi yang akan menghapus pajak terhadap simpanan kurang dari 25 ribu dolar. Tetapi rencana itu tidak akan memenuhi 7.6 miliar dolar yang diinginkan Dana Moneter Internasional, Bank Sentral Eropa dan negara-negara tetangga Siprus di zona euro.
Bank-bank Siprus tutup hingga Kamis untuk mencegah investor yang panik menarik uang simpanan mereka.
Seorang ekonom Rusia, Ivan Tchakarov dari Renaissance Capital, mengatakan para deposan asal negaranya tidak pernah membayangkan simpanan mereka akan dikenai pajak di Siprus.
Ekonomi Siprus sangat kecil dibandingkan dengan ekonomi zona euro, tetapi tidak satupun dana talangan untuk bank-bank Yunani, Portugal, Irlandia dan Spanyol yang mensyaratkan pajak deposito. Beberapa analis mengatakan pajak deposito di Siprus dapat menjadi preseden yang mungkin ditiru oleh negara-negara yang dililit utang lainnya di zona pengguna mata uang euro dan memicu penarikan uang dari bank.
Nicos Anastasiades, yang memenangi pemilihan presiden bulan lalu, mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa para legislator berpendapat pajak tersebut tidak adil.
Parlemen Siprus dijadwalkan melakukan voting hari Selasa ini mengenai rencana dana talangan 13 miliar dolar yang diberlakukan para kreditor internasional. Tetapi penolakan parlemen akan membuat rencana tersebut menjadi tidak menentu. Jika ini terjadi, ujar Anastasiades tanpa merincinya, pemerintah memiliki rencana sendiri.
Kesepakatan dengan para kreditor yang menetapkan pajak terhadap deposito itu akan menyumbang 7.6 miliar dolar untuk dana talangan bagi Siprus. Tetapi para nasabah di Siprus menentangnya, demikian pula Presiden Rusia Vladimir Putin. Banyak orang berkuasa di Rusia memiliki simpanan dalam jumlah besar di rekening mereka di Siprus.
Rencana dana talangan itu semula mensyaratkan semua simpanan dikenai pajak, hampir 10 persen bagi deposito lebih dari 131 ribu dolar. Para anggota parlemen di Siprus sedang membahas legislasi yang direvisi yang akan menghapus pajak terhadap simpanan kurang dari 25 ribu dolar. Tetapi rencana itu tidak akan memenuhi 7.6 miliar dolar yang diinginkan Dana Moneter Internasional, Bank Sentral Eropa dan negara-negara tetangga Siprus di zona euro.
Bank-bank Siprus tutup hingga Kamis untuk mencegah investor yang panik menarik uang simpanan mereka.
Seorang ekonom Rusia, Ivan Tchakarov dari Renaissance Capital, mengatakan para deposan asal negaranya tidak pernah membayangkan simpanan mereka akan dikenai pajak di Siprus.
Ekonomi Siprus sangat kecil dibandingkan dengan ekonomi zona euro, tetapi tidak satupun dana talangan untuk bank-bank Yunani, Portugal, Irlandia dan Spanyol yang mensyaratkan pajak deposito. Beberapa analis mengatakan pajak deposito di Siprus dapat menjadi preseden yang mungkin ditiru oleh negara-negara yang dililit utang lainnya di zona pengguna mata uang euro dan memicu penarikan uang dari bank.