Parlemen Thailand mengambil satu lagi langkah menuju amnesti untuk orang-orang yang terlibat dalam konflik yang mencemari negara itu selama hampir satu dasa warsa, Jumat (1/11).
DPR Thailand dengan 310 suara mendukung dan tidak satupun menolak, menyetujui rancangan undang-undang amnesti setelah perdebatan sengit selama 19 jam, dimana para legislator yang menentang rancangan undang-undang itu meninggalkan ruang sidang. Rancangan undang-undang itu harus melewati persetujuan Senat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Para pengecam mengatakan, rancangan undang-undang itu akan menghapus kejahatan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang sekarang mengasingkan diri, dan meratakan jalan bagi Thaksin untuk kembali ke Thailand.
Ada juga yang menentangnya karena rancangan undang-undang itu akan mengampuni orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan 90 demonstran selama gelombang protes anti-pemerintah yang melumpuhkan Bangkok tahun 2010.
Mengantisipasi kemungkinan kerusuhan selagi berlangsungnya perdebatan mengenai rancangan undang-undang itu, menteri telah dalam negeri memerintahkan agar para Gubernur waspada menghadapi kemungkinan protes atau gangguan layanan umum.
Para pengecam mengatakan, rancangan undang-undang itu akan menghapus kejahatan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang sekarang mengasingkan diri, dan meratakan jalan bagi Thaksin untuk kembali ke Thailand.
Ada juga yang menentangnya karena rancangan undang-undang itu akan mengampuni orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan 90 demonstran selama gelombang protes anti-pemerintah yang melumpuhkan Bangkok tahun 2010.
Mengantisipasi kemungkinan kerusuhan selagi berlangsungnya perdebatan mengenai rancangan undang-undang itu, menteri telah dalam negeri memerintahkan agar para Gubernur waspada menghadapi kemungkinan protes atau gangguan layanan umum.