Pasca 2014, Indonesia terbelah secara politik sampai saat ini. Pengamat mewacanakan kehadiran partai yang diinisiasi anak muda atau partai lokal sebagai jalan keluar.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar menyebut partai alternatif ini berperan sebagai langgam ketiga, untuk menengahi ketegangan. Salah satu yang punya potensi mendirikan partai sendiri, adlaah anak muda. Dia memberi contoh, di sejumlah negara Eropa, Partai Hijau menjadi alternatif kaum muda, yang peduli dengan sejumlah isu seperti lingkungan dan peran perempuan. Meski tidak besar, partai semacam ini tetap memiliki pengaruh.
Pakar Hukum Tata Negara UGM, Dr Zainal Arifin Mochtar. (Foto: VOA/Nurhadi)
“Saya mengatakan, seharusnya bangkit politik anak muda, dengan segala alirannya, yang barangkali bisa bersatu dalam partai politik yang lebih tersendiri. Seperti Partai Hijau, partai yang peduli soal lingkungan, partai yang lebih mengedepankan perempuan. Harusnya bangun, bangkit,” kata Zainal, dalam diskusi kepemiluan yang diselenggarakan Public Virtue Institute, Sabtu (23/4).
Pendirian Partai Lokal
Salah satu strateginya adalah mendorong terbukanya kesempatan mendirikan partai lokal di Indonesia. Anak muda bisa menguasai parlemen lokal, dengan isu-isu yang lebih dekat dengan pemilih. Zainal mengingatkan, pada Pemilu 2019, isu lokal hilang dari kampanye, karena terbenam oleh kompetisi Jokowi-Prabowo. Padahal, sebenarnya pemilih banyak tidak tidak peduli dengan isu-isu nasional.
Polisi mengawal pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, 16 Mei 2009. (Foto: REUTERS/Supri)
“Orang pedulinya di tingkat lokal. Misalnya di Kalimantan, bagaimana kita berhadapan dengan sumber daya, bagaimana tidak terjadi banjir, bagaimana tidak terjadi penebangan hutan. Di Papua, misalnya, bagaimana pemberdayaan orang Papua asli,” ucapnya.
Anak muda bisa mendirikan partai lokal, yang merebut kursi parlemen lokal melalui isu-isu lokal tersebut. Zainal mengingatkan, di era reformasi pernah ada partai yang kuat di satu daerah, meski tenggelam di tingkat nasional. Dia juga meyakini, kekuatan partai lokal akan mampu membendung kecenderungan penguasaan politik oleh oligarki.
“Karena saya setuju, salah satu cara menjinakkan oligarki, adalah dengan memperkuat aliran politik sendiri, yang lebih peduli pada perlawanan terhadap keserakahan oligarki. Kaum oligarki ini biasanya nempel ke partai konservatif, karena partainya lebih pro pada pengusaha,” tambah Zainal.
Seorang pendukung Partai Demokrat memegang plakat saat kampanye pemilihan presiden di Jakarta, 3 April 2014. (Foto: REUTERS/Beawiharta)
Partai Berbiaya Tinggi
Satu suara dengan Zainal, angota dewan pembina Perludem, Titi Anggraini menekankan pentingnya anak muda Indonesia berpartai dan posisi partai lokal. Dalam pakar partai politik asal Polandia, Dr Marcin Walecki pada 2015, kata Titi, dibutuhkan dana antara $10-15 juta untuk menjadi partai politik. Angka itu menjadikan upaya membuat partai politik di Indonesia dan menjadi peserta pemilu, sebagai syarat paling besar dan paling mahal di dunia.
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. (Foto: screenshot)
“Misalnya syarat pemilikan kantor fisik. Sekarang kan era virtual, kalau untuk berkoordinasi dan membangun manajemen kantor modern, kan kantor virtual juga memungkinkan. Yang penting entitasnya itu ada. Kita mau kemana, menyampaikan komunikasi dan koordinasi. Jadi cara berpikir kita juga harusnya maju,” papar Titi.
Titi memberi contoh, di Jerman anak-anak muda ada yang membangun partai dengan cara komunikasi virtual semacam ini.
BACA JUGA: KPU Upayakan Anggaran Pemilu 2024 di Bawah Rp76 Triliun“Terobosan-terobosan itu diperlukan, jangan membangun politik yang sangat administratif. Semetara cara kita berinteraksi, berpolitik kan makin maju. Makin menembus batas hal-hal yang tradisional tadi. Kenapa tidak kita dorong polituk murah, sederhana dan mudah,” tambahnya.
“Jadi kalau masih berharap persyaratan yang kayak tadi, mohon maaf, cuma bohir saja yang bisa bikin partai,” ucap Titi lagi.
Your browser doesn’t support HTML5
Partai Anak Muda untuk Reduksi Polarisasi dan Lawan Oligarki
Membangun partai politik lokal, juga disebut Titi sebagai jalan keluar dari kondisi politik Indonesia saat ini.
Jangan Sampai Apolitis
Public Virtue Institute turut memecah situasi ini dengan menyelenggarakan Lab-School of Democracy. Ini adalah ruang pembelajaran bagi anak muda Indonesia, mengenai berbagai isu demokrasi dan aktivisme sipil di Indonesia. Peserta mengikuti berbagai sesi sejak Oktober 2021 hingga Maret 2022.
Ahmad Muqsith, peserta Lab-School of Democracy, Public Virtue Institute.
Ahmad Muqsith, salah satu peserta kegiatan ini, dalam diskusi menyinggung pentingnya peran anak muda dalam politik.
“Saya tetap ke pendidikan politik, jangan sampai angkatan muda apolitis. Karena, melihat sistem politik dan sistem Pemilu yang cukup berat untuk diperbaiki kemudian apolitik, kemudian menyerah dalam isu-isu seperti ini, sangat dimungkinkan,” kata Ahmad.
Karena itulah, pendidikan politik memegang peran penting. Ahmad menyebut, Bawaslu telah memiliki Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, sedangkan di KPU ada Relawan Demokrasi. Keduanya berbasis anak muda.
Ahmad juga menilai, pendidikan anti politik uang juga penting bagi anak muda, agar mampu menjelaskan bahaya laten dan sistemik dari poltik uang. Di sisi lain, diperlukan pula sekolah pemilu.
BACA JUGA: Pengamat: Biaya Politik Tinggi Picu Kemunduran Kualitas Demokrasi di Indonesia“Angkatan muda harus tahu bagaimana memenangkan suara Pemilu, bagaimana memilih calon pemimpin. Teknisnya sepertinya apa. Tim pemenangan, orang yang tepat. Itu juga menjadi hal yang penting. Bagaimana partai poltik bisa menghasilkan kandidat yang berkualitas, saya rasa itu juga penting,” tambah Ahmad, yang juga menekankan, bahwa anak muda juga harus berjejaring.
Lebih Ramah Perempuan
Sementara peserta Lab-School of Democracy yang lain, Arina Rahmatika, menyoroti iklim politik Indonesia yang belum ramah terhadap perempuan. Meskipun ada afirmasi bagi perempuan, namun hasilnya tidak memuaskan sampai saat ini. Karena itulah, menurut Arina adalah sejumlah langkah yang perlu dilakukan.
Arina Rahmatika, peserta Lab-School of Democracy, Public Virtue Institute.
“Mendesak pemerintah untuk melakukan pemaksaan dalam hal regulasi, struktural sehingga kuota 30 persen keterwakilan perempuan bisa terpenuhi. Kemudian mendorong pemerintah untuk menerapkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan pendidikan politik,” papar Arina.
Salah satu contoh sederhana dan praktis, lanjut Arina, adalah ketika acara pendidikan politik bagi perempuan diadakan, harus disediakan ruang khusus bagi anak-anak di lokasi yang sama. Dengan demikian, perempuan mau terlibat dalam acara tersebut, karena merasa tenang karena tetap dekat dengan anak-anak mereka. [ns/ah]