Ketua Komite Kehakiman DPR Amerika, Selasa ini (7/5) dijadwalkan bertemu para pejabat dari Departemen Kehakiman sementara kedua pihak berkerja menyelesaikan perselisihan, terkait akses ke salinan naskah laporan penyidik khusus Robert Mueller yang belum disensor, mengenai investigasi campur tangan Rusia dalam pemilu.
“Masih sangat penting bagi Komite untuk mendapatkan akses ke laporan lengkap yang tidak disensor dan materi-materi pendukungnya,” kata anggota DPR Jerrold Nadler dalam pernyataan hari Senin malam. “Komite tetap berkomitmen untuk menemukan penyelesaian yang masuk akal.”
Komite tersebut hari Senin (7/5) memutuskan untuk melancarkan tuduhan bahwa Jaksa Agung William Barr melakukan pelanggaran di Kongres karena menolak menyerahkan salinan utuh laporan Mueller. Nadler menyatakan komite akan melakukan pemungutan suara mengenai tuduhan pelanggaran itu pada hari Rabu.
Tindakan ini menandai eskalasi baru perselisihan antara DPR yang didominasi fraksi Demokrat dan Presiden Trump, anggota partai Republik, serta pemerintahannya yang oleh fraksi Demokrat sedang berusaha diselidiki.
BACA JUGA: Demokrat AS Tuduh Jaksa Agung Barr Melakukan PelanggaranBarr bulan lalu merilis salinan yang telah disensor dari laporan setebal 448 halaman itu. Mueller menyimpulkan bahwa Trump maupun kampanyenya tidak berkolusi dengan Rusia untuk membantunya memenangkan pemilihan presiden 2016. Tetapi Mueller tidak menyimpulkan apakah Trump, sebagai presiden, menghalangi proses hukum dengan berupaya menghentikan investigasi yang berlangsung 22 bulan itu. Barr memutuskan sendiri bahwa temuan-temuan itu tidak perlu mendorong dikemukakannya tuduhan bahwa presiden menghalangi proses hukum.
Dalam suatu pernyataan hari Senin, lebih dari 370 mantan jaksa federal yang bekerja pada masa pemerintahan yang dipimpin partai Republik maupun Demokrat menegur Barr. Mereka menyatakan bahwa bukti yang diungkapkan Mueller seharusnya diikuti tuduhan menghalangi proses hukum terhadap Trump, kalau saja Departemen Kehakiman tidak memiliki kebijakan yang telah lama diterapkan bahwa seorang presiden yang sedang menjabat tidak dapat dituntut dengan suatu pelanggaran kriminal. [uh]