Partai reformis yang memenangkan pemilu Thailand baru-baru ini pada Jumat (21/7) mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung kandidat partai saingannya untuk menjadi perdana menteri, setelah pemimpinnya sendiri dihalangi oleh militer dan kelompok-kelompok prokerajaan.
Partai Bergerak Maju (MFP) mengatakan akan mendukung calon Pheu Thai setelah pemimpinnya sendiri, Pita Limjaroenrat, digagalkan dalam usahanya untuk meraih jabatan itu, pekan lalu.
MFP meraih kemenangan dalam pemilu Mei di tengah gelombang dukungan dari para pemilih muda dan perkotaan yang frustrasi oleh pemerintahan yang didukung militer selama satu dekade. Partai itu mengatakan bahwa prioritasnya bukanlah mengambil jabatan perdana menteri tetapi memulihkan pemerintahan sipil.
“Yang terpenting bukan Pita menjadi perdana menteri, tapi fakta bahwa Thailand bisa menjadi negara demokrasi,” kata Sekjen MFP Chaitawat Tulathon.
BACA JUGA: Pita: Tak Mungkin Jadi PM Setelah Keanggotaannya di Parlemen DitangguhkanPheu Thai berada di urutan kedua dalam perolehan suara di pemilihan itu dan bergabung dengan koalisi delapan partai yang dimotori MFP. Partai ini dipandang sebagai kendaraan bagi klan politik Shinawatra, yang anggotanya termasuk dua mantan perdana menteri yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 dan 2014.
"MFP akan mengizinkan Pheu Thai, partai dengan perolehan suara terbanyak kedua, menjadi partai utama dari koalisi delapan partai ini," kata Chaitawat.
"Dalam rapat parlemen mendatang, MFP akan memilih calon perdana menteri dari Pheu Thai, sama seperti Pheu Thai memilih calon perdana menteri dari MFP," jelasnya.
Kelompok-kelompok konservatif yang pada umumnya mendukung kerajaan sangat menentang agenda reformis MFP. Pada hari Rabu, keanggotaan Pita di parlemen ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pengadilan memutuskan untuk melanjutkan kasus yang dapat membuat Pita didiskualifikasi sebagai anggota parlemen sama sekali karena memiliki saham di sebuah media televisi.
BACA JUGA: Pemerintah Thailand Serukan Ketenangan Setelah Upaya Reformis Jadi PM GagalAnggota parlemen dilarang memiliki saham di perusahaan media berdasarkan undang-undang Thailand, meskipun stasiun televisi tersebut sudah tidak mengudara sejak 2007.
Taipan properti Srettha Thavisin, salah satu dari tiga kandidat PM Pheu Thai, sekarang tampaknya berada dalam posisi yang kuat untuk mengambil jabatan itu dalam pemungutan suara berikutnya, yang diperkirakan berlangsung Kamis mendatang.
Sebagai pengusaha sukses yang disukai oleh para pemimpin bisnis di kalangan elite Thailand, Srettha dipandang banyak pihak lebih sesuai menjadi perdana menteri daripada Pita. [ab/uh]