Sekelompok anggota Kongres Partai Republik mengancam akan memblokir kegiatan pemerintah kecuali Kongres menolak pendanaan UU tersebut.
Anggota Kongres Amerika bulan depan akan kembali ke Washington dan menghadapi tenggat waktu 1 Oktober untuk memutuskan bagaimana melanjutkan pendanaan pemerintah federal.
Sekelompok anggota Kongres Partai Republik mengancam akan memblokir kegiatan pemerintah kecuali Kongres melakukan pemungutan suara, dan menolak pendanaan bagi Undang-Undang Reformasi Layanan Kesehatan yang diusulkan Presiden Barack Obama, sebuah perangkat UU yang dikenal sebagai Affordable Care Act.
Presiden Barack Obama menandatangani RUU Reformasi Layanan Kesehatan menjadi UU pada 2010, tapi perselisihan mengenai pelaksanaannya masih terus berlangsung.
Kelompok-kelompok, baik yang pro maupun kontra dengan UU Reformasi Layanan Kesehatan memasang iklan di televisi serta berharap bisa memenangkan dukungan masyarakat.
Sebagian pihak di dalam Partai Republik menuntut agar Kongres membatalkan pendanaan UU Reformasi Layanan Kesehatan, dan menjadikannya bagian dari perjanjian pembaharuan anggaran pemerintah secara keseluruhan yang harus diberlakukan pada Oktober mendatang.
Pendukung usulan ini termasuk Senator asal Texas, Ted Cruz.
“UU ini tidak bermanfaat, merugikan layanan kesehatan dan sekarang adalah kesempatan untuk melakukan pemblokiran dimana warga Amerika bangkit dan minta pertanggung jawaban pemerintah,” ujarnya.
Senator asal Florida Marco Rubio sepakat dengan Cruz, dan keduanya dianggap berpeluang menjadi kandidat presiden pada 2016.
“UU itu akan menimbulkan kerugian dan tidak bisa dibenahi dalam perekonomian dan negara kita. Kita tidak bisa mengatakan menentang Obamacare jika kita ikut mendukung pemungutan suara untuk anggaran yang mendanainya,” ujarnya.
DPR yang dikuasai Partai Republik berkali-kali menggagalkan usaha pendanaan UU Reformasi Layanan Kesehatan itu.
Tapi usaha pembatalan itu kemudian dihambat oleh Senat yang dikuasai partai Demokrat dan seandainya pun lolos di Senat, tetap akan diveto oleh Presiden.
Dalam sebuah konferensi pers belum lama ini Presiden Obama ditanya mengenai upaya untuk memblokir pendanaan program itu.
“Pemikiran bahwa kita harus menghentikan kegiatan pemerintah demi menghalangi peluang rakyat untuk mendapat layanan kesehatan yang lebih baik merupakan ide yang konyol,” ujarnya.
Sejumlah tokoh senior partai Republik baik di DPR maupun Senat juga menentang upaya untuk memblokir pendanaan program reformasi layanan kesehatan itu dan isu ini memecah persatuan dalam partai itu. Tetapi sementara itu pimpinan partai Republik di Kongres, termasuk Ketua DPR John Boehner masih belum menentukan sikap.
Ahli strategi Partai Republik Ford O’Connell termasuk di antara pakar politik Republik yang mengingatkan Partai Republik agar jangan melakukan konfrontasi seputar pendanaan UU Obamacare itu.
Pemimpin-pemimpin Partai Republik khawatir, karena pada 2009 mereka mereka menanggung beban kesalahan sewaktu kegiatan pemerintah dihentikan akibat konfrontasi Kongres yang dikuasai Partai Republik dengan mantan Presiden Clinton seputar permasalahan anggaran.
Kini mereka akan dihadapkan pada situasi yang sama jika ada penghentian operasi pemerintahan akibat pertikaian seputar UU Reformasi Layanan Kesehatan.
Sekelompok anggota Kongres Partai Republik mengancam akan memblokir kegiatan pemerintah kecuali Kongres melakukan pemungutan suara, dan menolak pendanaan bagi Undang-Undang Reformasi Layanan Kesehatan yang diusulkan Presiden Barack Obama, sebuah perangkat UU yang dikenal sebagai Affordable Care Act.
Presiden Barack Obama menandatangani RUU Reformasi Layanan Kesehatan menjadi UU pada 2010, tapi perselisihan mengenai pelaksanaannya masih terus berlangsung.
Kelompok-kelompok, baik yang pro maupun kontra dengan UU Reformasi Layanan Kesehatan memasang iklan di televisi serta berharap bisa memenangkan dukungan masyarakat.
Sebagian pihak di dalam Partai Republik menuntut agar Kongres membatalkan pendanaan UU Reformasi Layanan Kesehatan, dan menjadikannya bagian dari perjanjian pembaharuan anggaran pemerintah secara keseluruhan yang harus diberlakukan pada Oktober mendatang.
Pendukung usulan ini termasuk Senator asal Texas, Ted Cruz.
“UU ini tidak bermanfaat, merugikan layanan kesehatan dan sekarang adalah kesempatan untuk melakukan pemblokiran dimana warga Amerika bangkit dan minta pertanggung jawaban pemerintah,” ujarnya.
Senator asal Florida Marco Rubio sepakat dengan Cruz, dan keduanya dianggap berpeluang menjadi kandidat presiden pada 2016.
“UU itu akan menimbulkan kerugian dan tidak bisa dibenahi dalam perekonomian dan negara kita. Kita tidak bisa mengatakan menentang Obamacare jika kita ikut mendukung pemungutan suara untuk anggaran yang mendanainya,” ujarnya.
DPR yang dikuasai Partai Republik berkali-kali menggagalkan usaha pendanaan UU Reformasi Layanan Kesehatan itu.
Tapi usaha pembatalan itu kemudian dihambat oleh Senat yang dikuasai partai Demokrat dan seandainya pun lolos di Senat, tetap akan diveto oleh Presiden.
Dalam sebuah konferensi pers belum lama ini Presiden Obama ditanya mengenai upaya untuk memblokir pendanaan program itu.
“Pemikiran bahwa kita harus menghentikan kegiatan pemerintah demi menghalangi peluang rakyat untuk mendapat layanan kesehatan yang lebih baik merupakan ide yang konyol,” ujarnya.
Sejumlah tokoh senior partai Republik baik di DPR maupun Senat juga menentang upaya untuk memblokir pendanaan program reformasi layanan kesehatan itu dan isu ini memecah persatuan dalam partai itu. Tetapi sementara itu pimpinan partai Republik di Kongres, termasuk Ketua DPR John Boehner masih belum menentukan sikap.
Ahli strategi Partai Republik Ford O’Connell termasuk di antara pakar politik Republik yang mengingatkan Partai Republik agar jangan melakukan konfrontasi seputar pendanaan UU Obamacare itu.
Pemimpin-pemimpin Partai Republik khawatir, karena pada 2009 mereka mereka menanggung beban kesalahan sewaktu kegiatan pemerintah dihentikan akibat konfrontasi Kongres yang dikuasai Partai Republik dengan mantan Presiden Clinton seputar permasalahan anggaran.
Kini mereka akan dihadapkan pada situasi yang sama jika ada penghentian operasi pemerintahan akibat pertikaian seputar UU Reformasi Layanan Kesehatan.