Otoritas Taliban Afghanistan akan absen dari pembicaraan yang dipimpin PBB yang dimulai Senin (1/5) tentang bagaimana berhubungan dengan penguasa negara yang dilanda krisis itu dan menekan mereka agar melonggarkan larangan perempuan bekerja dan anak perempuan bersekolah.
Utusan dari Amerika Serikat, China dan Rusia serta negara-negara donor bantuan utama dari Eropa dan tetangga utama seperti Pakistan termasuk di antara perwakilan dari sekitar 25 negara dan kelompok yang diundang untuk pembicaraan dua hari oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Namun, pemerintah Taliban belum diundang ke pembicaraan di Doha itu dan pertanyaan kontroversial tentang pengakuan terhadap pemerintahan Taliban telah bermunculan menjelang pertemuan.
Sekelompok kecil perempuan Afghanistan melakukan pawai unjuk rasa akhir pekan di Kabul untuk menentang setiap langkah untuk mengakui para penguasa Taliban yang kembali berkuasa pada Agustus 2021.
(FILES) Aksi protes perempuan Afghanistan di Kabul, menyuarakan penentangan terhadap negara asing yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban menjelang pertemuan puncak PBB, 29 April 2023. (AFP)
Dalam sebuah surat terbuka untuk pertemuan Doha yang dirilis Minggu, sebuah koalisi kelompok perempuan Afghanistan mengatakan mereka “marah” bahwa ada negara yang akan mempertimbangkan hubungan formal dengan pemerintah yang oleh PBB disebut sebagai “otoritas defacto” itu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat bersikeras bahwa pengakuan itu tidak ada dalam agenda.
Ketakutan kelompok-kelompok hak asasi itu telah dipicu oleh wakil sekretaris jenderal PBB Amina Mohammed, yang mengatakan bulan lalu bahwa pertemuan Doha dapat menemukan “langkah kecil” yang mengarah pada “pengakuan prinsip” terhadap pemerintahan Taliban.
PBB mengatakan komentar itu disalahtafsirkan. Tidak ada negara yang menjalin hubungan formal dengan pemerintah Afghanistan dan keanggotaan PBB hanya dapat diputuskan oleh Majelis Umum PBB. [lt/uh]