Majelis Umum menyetujui resolusi pertama PBB mengenai kecerdasan buatan (AI) pada hari Kamis (21/3), yang memberi dukungan dunia atas upaya internasional untuk memastikan teknologi canggih ini bermanfaat bagi semua negara, menghormati hak asasi manusia, “aman, terjamin dan dapat dipercaya.”
Resolusi tersebut, yang didukung oleh Amerika Serikat dan disponsori bersama oleh 123 negara termasuk China, diadopsi melalui kesepakatan dengan suara bulat dan tanpa pemungutan suara. Itu berarti resolusi AI tersebut mendapat dukungan penuh dari 193 negara anggota PBB.
Wakil Presiden AS, Kamala Harris, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyebut resolusi itu “bersejarah” karena berhasil menetapkan prinsip-prinsip penggunaan kecerdasan buatan dengan cara yang aman.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebutnya sebagai “upaya penting dan pendekatan dunia pertama dalam pengembangan dan penggunaan teknologi baru yang kuat ini.”
BACA JUGA: Depkeh AS Gugat Apple atas Tuduhan Monopoli Pasar Smartphone“AI harus menjadi kepentingan publik dan harus diadopsi serta dikembangkan dengan cara yang melindungi semua orang dari bahaya dan memastikan semua orang dapat merasakan manfaatnya,” kata Harris dalam sebuah pernyataan.
Pada pertemuan para pemimpin dunia di Majelis Umum bulan September lalu, Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat berencana untuk bekerja sama dengan pesaing di seluruh dunia, guna memastikan AI dimanfaatkan “untuk kebaikan sekaligus melindungi warga negara kita dari risiko yang paling besar.”
Selama beberapa bulan terakhir, AS bekerja sama dengan lebih dari 120 negara di PBB – termasuk Rusia, China dan Kuba – untuk merundingkan teks resolusi yang diadopsi pada hari Kamis (21/3) itu. [ps/rs]