Majelis Umum PBB pada Kamis (29/6) menyetujui suatu resolusi yang akan membentuk badan independen untuk memastikan nasib lebih dari 130 ribu orang yang hilang karena konflik di Suriah.
Resolusi itu, yang merupakan tanggapan penting terhadap permohonan keluarga dan orang-orang terdekat para korban, diadopsi oleh badan dunia itu dengan 83 suara mendukung berbanding 11 menolak dan 62 lainnya abstain. Di antara yang menentang resolusi itu adalah Suriah, yang mengatakan tidak akan bekerja sama dengan institusi baru itu. Rusia, China, Korea Utara, Venezuela, Kuba dan Iran juga menentangnya.
Resolusi yang dipelopori Luksemburg itu menyatakan bahwa setelah 12 tahun pertempuran di Suriah, “sedikit sekali kemajuan yang dicapai untuk mengurangi penderitaan keluarga dengan memberikan jawaban mengenai nasib dan keberadaan seluruh orang yang hilang.”
Para perempuan berjalan di kamp al-Hol yang menampung sekitar 60.000 pengungsi, termasuk keluarga dan pendukung ISIS, banyak di antaranya warga negara asing, di Provinsi Hasakeh, Suriah, 1 Mei 2021.(Foto: AP)
Resolusi tersebut mengesahkan pembentukan Institusi Independen mengenai Orang-orang Yang Hilang di Republik Arab Suriah, di bawah naungan PBB, “untuk memperjelas nasib dan keberadaan semua orang yang hilang … dan untuk memberikan dukungan yang memadai kepada para korban, penyintas dan keluarga orang-orang yang hilang itu.”
Disebutkan pula bahwa para korban, penyintas dan keluarga korban harus terwakili di lembaga baru itu, yang akan dipandu oleh prinsip-prinsip antara lain “tidak merugikan,” ketidakberpihakan, transparan serta kerahasiaan sumber dan informasi.
Berdasarkan resolusi itu, Sekjen PBB Antonio Guterres harus mengajukan kerangka acuan bagi lembaga baru itu dalam waktu 80 hari kerja dan mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pembentukan badan tersebut dan menjalankannya. Resolusi tersebut mengharuskan pemimpin PBB itu melaporkan tentang penerapan resolusi dalam jangka 100 hari kerja.
BACA JUGA: PBB: Jumlah Pengungsi Catat Rekor 110 Juta OrangDuta Besar Luksemburg untuk PBB, Olivier Maes, mengatakan kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara bahwa “setiap hari keluarga-keluarga, terutama kaum perempuan, menghadapi berbagai kesulitan administratif dan hukum, ketidakpastian finansial dan trauma mendalam sewaktu mereka terus melakukan pencarian orang-orang yang hilang itu.”
Ia mengatakan bahwa Guterres merekomendasikan dalam sebuah laporan pada Agustus lalu agar para anggota PBB mempertimbangkan pembentukan suatu badan independen untuk memperjelas nasib orang-orang yang hilang. Guterres menyebut tentang kurangnya koordinasi di antara badan-badan yang ada sekarang ini dalam menangani orang-orang Suriah yang hilang dan mengatakan bahwa keluarga sering kali harus melaporkan tentang hilangnya para korban ke berbagai lembaga. [uh/ab]