Kepala HAM PBB Navi Pillay hari Kamis mengatakan ia membahas bagaimana cara-cara mengakhiri hukuman cambuk dengan Presiden Mohamed Nasheed dan para pejabat tinggi lainnya dalam kunjungannya ke Maladewa di Asia Selatan.
Navi Pillay mengatakan praktek tidak manusiawi itu yang acapkali sama artinya dengan penyiksaan tidak mempunyai tempat dalam kerangka hukum negara demokratis. Ia mengatakan debat publik diperlukan mengenai isu itu.
Pejabat PBB itu menghimbau pemerintah dan kehakiman mengeluarkan moratorium tentang hukuman cambuk sebelum larangan permanen dapat diterapkan.
Navi Pillay juga mendesak perlindungan hak-hak perempuan dan diakhirinya eksploitasi buruh migran, terutama yang dari Bangladesh. Ini merupakan lawatan pertama semacam itu oleh seorang komisaris tinggi PBB urusan HAM.
Mayoritas populasi Maladewa adalah warga Muslim yang berjumlah sekitar 300.000 orang.