Dilaporkan hampir 2.400 pengunjuk rasa ditangkap di berbagai lokasi di seluruh Rusia, menyusul pernyataan Presiden Vladimir Putin hari Rabu (21/9) lalu, tentang pengerahan sebagian pasukan cadangan untuk bergabung dalam invasi ke Ukraina.
Perintah Putin untuk menjalankan dinas militer kepada 300.000 pasukan cadangan untuk memperkuat tentara Rusia yang lelah berperang di Ukraina itu, memicu protes massal anti-perang.
Juru bicara hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani mengatakan, bentrokan meletus antara demonstran dan polisi dalam beberapa insiden, tetapi sebagian besar protes berlangsung damai.
“Sementara sebagian besar protes dilaporkan berlangsung damai, gedung-gedung militer dan pemerintahan, termasuk kantor pendaftaran diserang di beberapa daerah. Kami menekankan bahwa menangkap orang semata-mata karena menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan kebebasan berekspresi, adalah merampas kebebasan secara sewenang-wenang,” ujar Ravina.
BACA JUGA: Presiden Komisi Uni Eropa Ingin Sanksi Lebih Tegas terhadap RusiaIa menambahkan, tidak jelas berapa banyak orang yang masih ditahan. Ribuan orang melarikan diri ke negara lain karena takut dipanggil untuk melakukan wajib militer. Shamdasani mengatakan, sangat menyedihan melihat begitu banyak orang mengambil tindakan putus asa seperti itu terkait apa yang ia sebut, sebuah perang yang tidak perlu.
“Apa yang ditekankan oleh hukum HAM internasional adalah, kalau orang menolak untuk ikut serta dalam permusuhan atau jika berdasarkan hati nurani mereka keberatan, itu perlu diperhitungkan, dan keputusan mereka harus dihormati oleh pihak berwenang,” jelasnya.
Your browser doesn’t support HTML5
PBB Serukan Pembebasan Demonstran yang Menentang Wajib Militer Rusia
Ravina Shamdasani menambahkan, informasi perlu diberikan kepada orang yang ragu-ragu untuk maju ke medan perang, sehingga mereka tahu bagaimana mengajukan keberatan untuk bergabung dalam dinas militer.
Shamdasani mencatat, ada pengakuan dari pihak berwenang Rusia bahwa dalam beberapa kasus, orang disuruh bergabung ke dalam militer secara keliru. Ia yakin, telah dibentuk saluran khusus atau hot line untuk menangani kasus-kasus itu. [ps/jm]