Taliban melancarkan serangan sistematis terhadap kebebasan rakyat Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan yang mengalami penindasan “sangat kejam”, kata kepala urusan HAM PBB pada hari Selasa (12/9).
Komisaris Tinggi Urusan HAM PBB Volker Turk mengatakan HAM berada dalam kondisi runtuh di Afghanistan lebih dari dua tahun setelah Taliban kembali berkuasa dan mencabut perlindungan institusional di semua tingkatan. Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk membantu mengisi kekosongan tersebut.
“Tingkat penindasan yang mengejutkan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan sangatlah kejam,” kata Turk dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa. “Afghanistan telah menetapkan preseden buruk sebagai satu-satunya negara di dunia di mana perempuan dan anak perempuan tidak diberi akses pada pendidikan menengah dan tinggi.”
Taliban mendapatkan kembali kendali atas Afghanistan pada 15 Agustus 2021, ketika pasukan AS dan NATO menarik diri dari negara itu setelah lebih dari dua dekade berperang. Mereka pada awalnya menjanjikan pendekatan yang lebih moderat dibandingkan pada masa pemerintahan mereka sebelumnya dari tahun 1996 hingga 2001, namun secara bertahap menerapkan kembali interpretasi keras mereka terhadap hukum Islam, atau Syariah.
Selain mengecualikan anak perempuan dan perempuan dari pendidikan setelah kelas enam, sebagian besar pekerjaan dan banyak ruang publik juga terlarang bagi kaum hawa.
Taliban juga telah melecehkan atau memukuli perempuan di pos-pos pemeriksaan karena tidak mengenakan jilbab, menurut laporan yang disampaikan Turk kepada Dewan HAM.
Mereka juga memerintahkan perempuan untuk pulang bila pergi berbelanja tanpa didampingi suami atau laki-laki yang menjadi muhrimnya.
Dengan tidak adanya pengacara dan hakim perempuan dalam pekerjaan atau praktik hukum, perempuan dan anak perempuan mempunyai lebih sedikit kemampuan untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses terhadap keadilan, kata laporan tersebut.
Keputusan Taliban telah memicu kecaman internasional. Namun para pejabat, termasuk pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada, telah meminta negara-negara lain untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.
Tak seorang pun dari Taliban dapat dihubungi Associated Press untuk dimintai komentar mengenai laporan PBB tersebut. [ab/lt]