Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi XI DPR RI, komisi yang membidangi masalah ekonomi, Hendrawan Supratikno mengatakan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo tepat karena terkait RAPBN 2016 yang disampaikan presiden. Hal tersebut disampaikan Hendrawan usai diskusi mengenai RAPBN 2016 di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya perombakan kabinet dapat memberi semangat baru bagi pemerintah dalam upaya menjalankan anggaran negara 2015 yang tersisa empat bulan kedepan dan RAPBN 2016. Ia berharap RAPBN 2016 mendapat respon positif dari pasar dan pelaku usaha sehingga ekonomi didalam negeri tidak terus menerus melambat.
Ia juga menambahkan perombakan kabinet juga sudah diusulkan kembali oleh PDIP kepada presiden karena PDIP menilai masih ada beberapa sosok menteri dalam kabinet kurang tepat. Langkah tersebut ditegaskannya sebagai upaya agar kepercayaan pasar terhadap ekonomi dan politik didalam negeri terus meningkat.
Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno (Foto: VOA/Iris Gera).
“Tentu kami menilai ada sejumlah kementerian lagi yang harus dibenahi, itu sebabnya saya mengatakan reshuffle ini baru gelombang pertama, iya memang karena kita semua tahu ekspektasi pasar, ekspektasi publik, penilaian para pengamat kan juga begitu, masih beberapa figur yang tidak tepat, kami sudah memberikan masukan baik dari DPP maupun fraksi kepada presiden,” kata Hendrawan Supratikno.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha seluruh Indonesia atau Apindo, Haryadi Sukamdani mengakui perombakan kebinet dapat menjadi semangat baru, namun ia juga mengingatkan tanpa menjalankan agenda kerja secara fokus, perombakan kabinet akan sia-sia.
“Sebagai tahap awal penyegaran sangat positif, hanya memang masalah ini kan tidak semata-mata hanya selesai dengan reshuffle ya, kita harus melakukan agenda kerja yang fokus dan terarah untuk menghilangkan seluruh bottle neck atau distorsi yang terjadi dimasalah kebijakan,” kata Haryadi Sukamdani.
Dalam pidatonya saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan target penerimaan negara tahun 2016 sebesar Rp 1.848,1 trilyun, terbesar diharapkan diperoleh dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp Rp 1. 565,8 trilyun. Sementara target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan atau APBNP 2015 sebesar Rp 1.489.3trilyun.
Menanggapai hal tersebut, Haryadi Sukamdani berpendapat target penerimaan negara sebaiknya tidak hanya mengandalkan dari pajak.
“Menurut kita itu cukup realistis kalau dibandingkan dengan kenaikan dari (tahun) 2015, PR (pekerjaan rumah) nya pemerintah untuk bisa mengimplementasikannya dengan catatan bahwa kalau penerimaannya tidak sesuai rencana maka harus ada plan B-nya apa nih,” ujar Haryadi Sukamdani.
Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016 sebesar 5,5 persen serta inflasi 4,7 persen menurut Haryadi Sukamdani kurang realistis karena kondisi ekonomi global masih bergejolak dan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Namun ia berharap pemerintah dan pengusaha mampu bekerjasama sehingga iklim investasi tercipta dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja.