Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika (DHS) telah mengeluarkan dua memo baru yang menekankan pemberlakuan Keppres Presiden Donald Trump untuk menghentikan imigran gelap sementara mendeportasi imigran gelap dari Amerika.
Dokumen-dokumen yang dikeluarkan hari Selasa (21/2) oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri, John Kelly itu, memperluas daftar prioritas bagi imigran yang langsung dideportasi, menekankan rencana untuk merekrut ribuan agen penegak hukum dan menugaskan pihak berwenang setempat untuk bertindak sebagai petugas imigrasi guna menjalankan UU imigrasi.
“Berlaku secepatnya” demikian tertera pada dokumen itu, “Personil departemen (DHS) akan melaksanakan sepenuhnya UU imigrasi Amerika terhadap semua warga asing yang bisa dideportasi.”
Memo-memo itu yang pertama kali dibocorkan kepada media hari Jumat, hanya punya satu pengecualian: penerima Tindakan Pencegahan bagi Imigran Anak-anak (DACA), yaitu para imigran yang datang ke Amerika ketika masih kecil dan dilindungi oleh program yang digagas mantan Presiden Obama.
Sekitar 750 ribu imigran gelap yang dibawa ke Amerika ketika masih kecil yang dikenal sebagai “pemimpi” bergantung pada program itu untuk tinggal dan bekerja di Amerika tanpa khawatir dideportasi.
Trump mengatakan kepada media selama konferensi pers minggu lalu, ia berencana untuk menangani DACA “sepenuh hati”, masalah yang disebutnya “sangat berat”.
“Kita mempunyai anak-anak yang luar biasa, bisa saya katakan sebagian besar,” kata Trump.
“Saya mendapati sangat sulit melakukan apa yang diperintahkan UU, dan kita tahu hukum itu keras,” tegasnya.
Memo-memo hari Selasa adalah interpretasi langsung Keppres imigrasi 25 Januari yang ditandatangani oleh Trump.
Pedoman Kelly terhadap patroli perbatasan dipusatkan pada tembok perbatasan Amerika-Meksiko yang diusulkan, sebagai alat untuk “menghalangi dan mencegah” masuknya imigran gelap.
Para penganjur HAM imigran mengatakan kebijakan-kebijakan imigrasi baru pemerintahan Trump dimaksudkan untuk menciptakan kekejaman terhadap jutaan keluarga imigran di seluruh Amerika.
“Secara virtual setiap imigran sekarang menjadi prioritas penahanan dan deportasi. Agen-agen imigrasi dan perbatasan akan meningkat drastis dalam jumlah dan diberi kekuasaan untuk beroperasi tanpa batasan hukum,” kata Joanne Lin penasehat senior legislatif Serikat Kebebasan Sipil Amerika dalam sebuah pernyataan.
“Kantor-kantor penegak hukum negara bagian dan setempat, termasuk yang mempunyai catatan menyamaratakan ras dan polisinya brutal didorong untuk menjadi agen-agen imigrasi,” imbuh Lin.
Memo-memo DHS itu berbeda dari keppres baru Trump yang dilaporkan untuk melarang perjalanan warga dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk ke Amerika. Keppres sebelumnya sudah ditangguhkan oleh pengadilan federal dan keppres yang baru diperkirakan akan keluar minggu ini. [my/jm]