Para pejabat intelijen AS, pada Senin (19/8), mengatakan mereka yakin bahwa Iran bertanggung jawab atas peretasan yang terjadi pada kampanye kepresidenan Donald Trump. Gangguan siber tersebut ditenggarai merupakan bagian dari upaya Teheran yang berani dan lebih luas untuk mencampuri politik Amerika Serikat dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi.
Meskipun tim kampanye Trump dan para penyelidik keamanan siber sektor swasta sebelumnya telah mengatakan Iran berada di balik upaya peretasan, ini merupakan yang pertama pemerintah AS menuding langsung pihak yang dianggap bertanggung jawab dibalik serangan tersebut.
Pernyataan bersama dari FBI dan badan-badan federal lainnya juga mengindikasikan bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap tim kampanye Wakil Presiden Kamala Harris, dengan mengatakan bahwa para peretas “mencari akses ke individu-individu yang memiliki akses langsung ke tim kampanye kepresidenan kedua partai politik.”
BACA JUGA: Konvensi Partai Demokrat Dimulai, Biden dan Harris Menjadi Pusat PerhatianTujuan peretasan dan aktivitas lainnya, kata para pejabat federal, bukan hanya untuk menabur perpecahan tetapi juga untuk membentuk hasil pemilu yang dianggap Iran “sangat penting dalam hal dampaknya terhadap kepentingan keamanan nasionalnya.”
“Kami telah mengamati aktivitas Iran yang semakin agresif selama siklus pemilu ini, khususnya yang mencakup operasi untuk memengaruhi yang menargetkan publik Amerika dan operasi siber yang menargetkan tim-tim kampanye kepresidenan,” kata pernyataan itu. Selain oleh FBI, pernyataan itu juga dirilis oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional dan Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur.
Pernyataan itu sebagian besar mengukuhkan temuan perusahaan-perusahaan swasta seperti Microsoft, yang awal bulan ini mengeluarkan laporan yang merinci upaya agen-agen asing untuk mencampuri pemilihan tahun ini, dan Google, yang secara terpisah mengatakan bahwa sebuah kelompok Iran yang terkait dengan Garda Revolusi Iran telah berusaha menyusup ke akun email pribadi sekitar selusin orang yang terkait dengan Presiden Joe Biden dan Trump sejak Mei lalu. [uh/ka]