Pejabat PBB Tuduh Pemerintah Suriah Hambat Bantuan Kemanusiaan

  • Lisa Schlein

Penasehat khusus PBB, Jan Egeland menggendong seorang bayi Suriah di kamp pengungsi di lembah Bekaa, Lebanon (foto: dok).

Pejabat senior PBB menuduh pemerintah Suriah menolak pemberian izin kepada badan-badan bantuan kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan bagi ratusan ribu warga Suriah di daerah yang diblokade dan sulit dijangkau.

Penasehat khusus PBB Jan Egeland menyebut perkembangan ini sangat mengecewakan. Dia mengatakan PBB telah menunggu Pemerintah Suriah selama empat hari untuk memberikan izin bagi pengiriman bantuan kepada 287.000 orang di wilayah –wilayah terkepung dan sulit dijangkau.

Egeland mengatakan lima konvoi bantuan makanan dan pasokan bantuan lain yang penting sedang menunggu lampau hijau.

Dia mengatakan badan-badan bantuan hanya mampu memberikan pasokan untuk 45.000 orang selama sepekan lalu. Dia mengatakan pasukan oposisi juga telah menghalangi masuknya beberapa bantuan. Tetapi dia mengatakan pemerintah memikul tanggung jawab utama atas terjadinya kemacetan ini, karena 15 dari 18 daerah yang dikepung berada di bawah kekuasaannya.

Egeland mengatakan akses ke daerah-daerah ini sangat penting karena PBB sedang memasuki tahap intensif dari kampanye vaksinasi nasional besar-besaran.

"Ada masalah di banyak tempat untuk melakukan seperti yang direncanakan. Seruan kepada pemerintah dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata, adalah, jangan menghentikan relawan dan petugas kesehatan kami untuk memvaksinasi jutaan anak untuk mencegah perebakan penyakit," kata Egeland.

Egeland mengatakan satu hal yang positif dalam skenario yang suram ini adalah peluang bagi PBB untuk melakukan evakuasi dari penduduk yang cedera, sakit, dan keluarga mereka dari empat kota yang terkepung dalam waktu dekat ini.

"Seluruhnya, bisa sampai 500 orang. Ini adalah salah satu evakuasi medis terbesar yang telah direncanakan. Kami berharap itu akan terjadi, karena akan terjadi di tempat-tempat di mana orang baru-baru ini banyak yang tewas, dan sebetulnya tidak perlu terjadi karena waktu evakuasi medis tidak tersedia," tambahnya.

Selanjutnya, Egeland mengatakan situasi yang genting ini, evakuasi medis, misi pengkajian medis, dan bantuan, seharusnya berlangsung secara rutin. Dia mengatakan ini tidak boleh berupa situasi satu kali saja, atau dipakai oleh fihak-fihak yang bertikai untuk maksud-maksud politik. [sp/jm]