Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang diajukan oleh partai oposisi dalam pemungutan suara di Majelis Nasional pada Sabtu (7/12). Keberhasilan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya.
Pemungutan suara terkait deklarasi darurat militer Yoon pada pekan ini hanya berhasil mengumpulkan 195 suara, di bawah ambang batas 200 yang dibutuhkan. Akibatnya mosi pemakzulan tersebut secara otomatis batal.
“Seluruh negeri menyaksikan keputusan yang diambil di Majelis Nasional hari ini. Dunia juga melihatnya,” ujar Ketua DPR Woo Won-shik. Ia menyesali minimnya partisipasi anggota parlemen dalam sidang itu.
Partai Demokrat sebagai oposisi utama bertekad untuk mencoba lagi, sementara Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mendukung Yoon berkomitmen mencari solusi yang "lebih tertib dan bertanggung jawab" untuk mengatasi krisis tersebut.
Anggota parlemen Ahn Cheol-soo duduk sendirian, satu-satunya wakil Partai Kekuatan Rakyat yang tersisa di ruang pemungutan suara, saat sesi pleno usulan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional, Seoul, 7 Desember 2024. (Jeon Heon-kyun/Pool Photo via AP)
Yoon mengejutkan publik pada Selasa malam saat mengumumkan deklarasi darurat militer di mana pihak militer wewenang darurat luas untuk memberantas apa yang ia sebut sebagai "kekuatan anti-negara" serta menghadapi lawan politik yang menghalanginya.
Perintah tersebut dicabut enam jam kemudian setelah parlemen secara aklamasi menolak pengamanan militer dan polisi untuk menentang keputusannya. Namun, langkah tersebut memicu krisis politik terbesar dalam beberapa dekade bagi ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama Amerika Serikat, mengancam reputasi Korea Selatan sebagai kisah sukses demokrasi.
Pihak oposisi memerlukan setidaknya delapan suara dari PPP yang konservatif untuk mencapai suara mayoritas, yaitu dua pertiga dari jumlah anggota parlemen, agar pemakzulan bisa dilakukan. Anggota PPP melakukan walk out usai memberikan suara pada mosi terpisah, dan mereka disambut dengan teriakan dan makian. Dari partai Yoon, hanya tiga anggota yang memberikan suara.
PPP menyatakan tidak bisa membiarkan terulangnya kejadian pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2016 akibat skandal perdagangan pengaruh. Kejatuhannya menyebabkan kehancuran partai dan kemenangan kaum liberal dalam pemilihan presiden dan parlemen.
BACA JUGA: Politisi Konservatif Balik Badan, Presiden Korsel Hadapi Pemakzulan“Kita tidak bisa membiarkan tragedi kelumpuhan negara dan penangguhan pemerintahan konstitusional akibat pemakzulan presiden terulang,” kata juru bicara PPP, Shin Dong-uk, setelah pemungutan suara yang gagal. Ia juga mencatat bahwa Yoon telah meminta maaf dan bersumpah akan menyerahkan masa depannya kepada partai.
Para pemimpin oposisi menyatakan mereka akan meninjau kembali mosi pemakzulan pada Rabu jika upaya pertama gagal.
Pada Sabtu pagi, Yoon meminta maaf karena telah memberlakukan darurat militer. Namun, ia menolak mundur meskipun menghadapi tekanan, termasuk dari beberapa pihak di partainya yang berkuasa.
Yoon menyatakan bahwa dia tidak akan menghindar dari tanggung jawab hukum dan politik terkait keputusannya tersebut, darurat militer pertama di Korea Selatan dalam 44 tahun. Dia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena keputusasaannya. [ah]