Seorang tokoh kunci dalam perundingan tentang undang-undang pengendalian kepemilikan senjata api yang lebih ketat mengatakan terdapat kesepakatan diantara para senator faksi Demokrat dan Republik bahwa “kami akan mengambil beberapa langkah yang masuk akal” untuk berusaha meredakan lonjakan insiden penembakan massal yang telah mengejutkan banyak orang di Amerika.
Berbicara dalam acara “State of the Union” di stasiun televisi CNN pada Minggu (5/6), Senator Partai Demokrat dari negara bagian Connecticut, Chris Murphy, mengatakan “kita berbicara tentang perubahan berarti dalam undang-undang kepemilikan senjata kita, investasi yang besar dalam kesehatan mental, dan mungkin sejumlah anggaran untuk keamanan di sekolah, sehingga akan membuat perbedaan.”
BACA JUGA: Korban Penembakan Massal Texas Isyaratkan akan Tuntut Produsen Senjata ApiIa menambahkan bahwa diskusi diantara anggota parlemen juga berfokus pada pemeriksaan latar belakang pembeli senjata api yang ketat sebelum proses penjualan selesai, dan menyebarkan aturan yang disebut sebagai “red flag laws” ke seantero negara. Berdasarkan aturan hukum itu, polisi di beberapa negara bagian dapat menyita senjata api dari orang-orang yang dinilai sebagai ancaman bagi diri mereka sendiri atau bagi orang lain, atau menunjukkan ketidakstabilan mental.
Melihat terpecahnya pandangan para anggota Kongres selama bertahun-tahun dalam isu pengendalian senjata api yang kontroversial ini, Murphy mengatakan para senator yang terlibat dalam pembicaraan saat ini tidak akan berusaha melarang penjualan senjata serbu yang digunakan dalam banyak penembakan massal, termasuk dalam insiden pembantaian 19 siswa dan dua guru di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, Texas, pada 24 Mei lalu; atau memberlakukan sistem pemeriksaan latar belakang “komprehensif” yang lebih luas terhadap pembeli senjata api.
Di Kongres, anggota Partai Demokrat hampir secara seragam mendukung kontrol terhadap kepemilikan senjata api yang lebih ketat. Sementara Partai Republik dengan tegas menentang usulan semacam itu dengan mengatakan hal itu melanggar hak konstitusional Amerika.
Dibutuhkan sedikitnya 10 dukungan anggota Partai Republik untuk bersama-sama Partai Demokrat yang bersatu di Senat menyetujui perubahan undang-undang kepemilikan senjata api.
BACA JUGA: Soal Reformasi Aturan Kepemilikan Senjata Api, Biden: ‘Kita Tidak Boleh Mengecewakan Rakyat Amerika Lagi’Murphy mengatakan belum ada perubahan yang dipertimbangkan untuk melarang “orang Amerika yang taat hukum untuk dapat membeli senjata. Apa yang kita bicarakan adalah memastikan agar individu yang berbahaya atau berpotensi berbahaya tidak memiliki senjata api.”
Perbedaan dalam diskusi kali ini, tambahnya, adalah “saya pikir Partai Republik menyadari betapa khawatirnya orang tua dan anak-anak di seluruh Amerika. Saya pikir mereka menyadari bahwa kali ini mereka tidak dapat berdiam diri.”
“Terus terang ini adalah ujian demokrasi,” ujar Murphy. “Ini adalah ujian bagi pemerintah federal, apakah kita dapat menyuarakan hal ini di saat muncul kecemasan di kalangan publik Amerika. Apakah kita lebih dekat dari sebelumnya (untuk memperketat aturan hukum tentang kepemilikan senjata api) atau tidak, mari kita lihat.” [em/pp]