PBB mengatakan pembicaraan untuk mengakhiri kebuntuan politik di Sudan dimulai Rabu (8/6). Aliansi prodemokrasi utama di Sudan memboikot pembicaraan itu, mengutip tindakan keras polisi yang berlanjut terhadap mereka yang memprotes kudeta militer Oktober lalu.
Upaya perdamaian bersama itu dimediasi misi politik PBB di Sudan, Uni Afrika, dan kelompok regional Afrika timur, Otoritas AntarPemerintah dalam Pembangunan yang terdiri atas delapan negara.
Upaya itu untuk membawa para jenderal dan berbagai kelompok politik dan protes ke meja perundingan.
Pengambilalihan kekuasaan oleh militer membalik transisi demokrasi rapuh yang berumur pendek di Sudan dan menjerumuskan negara di Afrika Timur itu ke dalam kekacauan. Sudan telah beralih menuju demokrasi setelah hampir 30 tahun penindasan dan isolasi internasional di bawah Presiden Omar al-Bashir yang didukung kelompok Islamis. Pemberontakan rakyat mendorong militer untuk menyingkirkan al-Bashir pada April 2019.
Utusan PBB untuk Sudan, Volker Perthes, mengatakan pembicaraan itu akan membahas "program transisi," termasuk penunjukan perdana menteri dari sipil dan pengaturan untuk merancang konstitusi dan pemilu pada akhir transisi. [ka/em]