Menko Polhukam Mahfud MD mengutuk pembunuhan empat warga Desa Lembatangoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat (27/11) pagi waktu setempat. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada korban dan keluarga mereka. Menurut Mahfud, pemerintah melalui Satgas Operasi Tinombala telah melakukan sejumlah langkah untuk mengejar pelaku. Salah satunya dengan mengepungtempat yang dicurigai berkaitan dengan para pelaku.
"Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melalui Tim atau Satgas Operasi Tinombala terhadap para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap suatu kelurga yang menyebabkan terbunuhnya 4 orang di Sigi," jelas Mahfud dalam keterangan pers, Minggu (29/11/2020).
Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers tentang pembunuhan warga Sigi, Sulawesi Selatan pada Minggu (29/11/2020). (Foto: VOA/Sasmito Madrim)
Mahfud menambahkan pelaku pembunuhan merupakan sisa-sisa kelompok Santoso atau yang dikenal Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Sedangkan lokasi kejadian, kata Mahfud, bukan berada di gereja, melainkan di sebuah tempat yang rutin digunakan menjadi tempat pelayanan umat. Mahfud berharap pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) atas peristiwa ini.
"Karena sebenarnya yang terjadi bukan di sebuah gereja, tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat. Tetapi pelakunya memang Mujahidin Indonesia Timur," tambah Mahfud.
Setara Kritik Penghalusan Tempat Kejadian Peristiwa
Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengkritik sikap pemerintah yang menyebut lokasi kejadian bukan di tempat ibadah. Ia berpandangan tempat tersebut merupakan rumah ibadah sebagaimana pandangan masyarakat umum di sana. Selain itu, kata Halili, penghalusan bahasa tersebut tidak akan produktif dalam penuntasan kasus pembunuhan ini.
Your browser doesn’t support HTML5
Pembunuhan di Sigi, Mahfud Berharap Umat Beragama Tidak Terprovokasi Isu SARA
"Jadi ini genting, empat orang dibunuh itu tidak manusiawi dan biadab. Sehingga, menurut saya, negara tidak perlu melakukan deeskalisasi dengan cara mengecilkan kasus itu sendiri," jelas Halili kepada VOA, Minggu (29/11/2020).
Halili juga menilai pemerintah gagal dalam menjamin keselamatan warga negara. Ditambah lagi, kata dia, lokasi kejadian berada di tempat yang berpotensi terjadi tindakan terorisme. Kabupaten Sigi secara geografis berada di antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong yang selama ini dianggap sebagai wilayah MIT Poso.
Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan. (Foto: Courtesy/Halili)
Halili mendesak Satgas Operasi Tinombala yang masa tugasnya sudah diperpanjang sampai 31 Desember 2020 untuk mengoptimalkan pengejaran terhadap belasan anggota MIT Poso yang masih berkeliaran di hutan dan pegunungan sekitar Poso. Menurut Halili, setelah tewasnya Santoso dan tertangkapnya Basri pada 2016, Ali Kalora telah mengambil alih kepemimpinan MIT Poso dan hingga kini tak tersentuh aparat.
"Dan Ali Kalora punya kedekatan dengan jaringan Mindanao, Filipina dan kelompok teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat. Itu menurut saya memungkinkan terjadinya penambahan daya dukung dari pergerakan mereka. Atau yang paling mungkin bertambah itu simpatisan," tambahnya.
Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah, Sabtu (7/11/2020) saat melakukan penyisiran di Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Kota Palu Sulawesi Tengah, mencari keberadaan 2 DPO teroris MIT. Kedua DPO itu akhirnya ditangkap dalam kondisi tewas pada 17 November di
Kendati mengkritik penghalusan tempat kejadian peristiwa, Halili juga sependapat dengan pemerintah agar tokoh lintas agama mengambil peran secara bersama dalam mencegah pemisahan agama atau SARA.
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyebut pembunuhan empat warga di Kabupaten Sigi dilakukan delapan orang anngota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 150 keluarga transmigran mengungsi ke dalam desa Lembatangoa yang berjarak empat kilometer karena ketakutan. [sm/em]