Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan berdasar pengalaman, setelah libur panjang selalu ada kenaikan kasus positif COVID-19 hingga 90 persen. Karenanya pemerintah, ujar Budi, bergegas menyiapkan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19, baik ruang isolasi maupun ICU.
Secara nasional, total tempat tidur ruang isolasi tersedia 70 ribu. Saat ini ruang isolasi terisi hingga 20 ribu (hampir 30 persen). Sedangkan untuk tempat tidur ruang ICU, khusus untuk pasien COVID-19, secara nasional disediakan 7.500. Per kemarin, kata Budi, tempat tidur itu telah terisi 2.500 (33 persen).
Your browser doesn’t support HTML5
Pemerintah Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 Usai Lebaran
“Mudah-mudahan pasca lebaran liburan panjang kenaikannya tidak akan setinggi itu, sehingga cadangan ruangan dan tempat tidur tidak usah sampai terpakai. Kami pastikan stok obat-obatan di rumah sakit sudah kami isi. Demikian juga tenaga kesehatan, sudah kami persiapkan,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/5).
Pemda Harus Perkuat Pelacakan Kasus Positif
Budi mengimbau seluruh aparat pemerintah daerah (pemda), satgas COVID-19 serta TNI/Polri di daerah untuk terus memperkuat pelacakan kasus positif di tengah-tengah masyarakat khususnya kepada warga yang baru saja tiba dari luar negeri.
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021 mengatakan pihaknya perkuat sistem kesehatan untuk hadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran (biro pers).
Pada pekan lalu, kata Budi, pihaknya menemukan lagi dua kasus dengan varian baru virus corona, masing-masing dari Afrika Selatan dan Inggris di wilayah Jawa Timur. Keduanya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba dari Malaysia.
“Penularan dari varian baru ini lebih tinggi. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa adalah pastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik, memakai masker terutama. Untuk kita sebagai kepala daerah, kepala RT, lurah, Kapolda, Pangdam, Gubernur tolong pastikan protokol PPKM Mikro dijalankan sebaik-baiknya, demikian juga testing dan tracing-nya,” jelas Budi.
Ia berharap seluruh aparat di daerah bisa melakukan testing sesuai standar WHO yaitu setiap unit terkecil harus bisa melakukan tes swab PCR minimal satu per 1.000 orang setiap minggu kepada orang yang terduga positif, maupun orang yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19.
Vaksinasi Harus Utamakan Lansia
Mantan Wakil Menteri BUMN ini juga mengingatkan kepada pemda untuk segera melakukan vaksinasi massal COVID-19 kepada masyarakat lanjut usia (lansia). Dengan jumlah vaksin COVID-19 yang masuk pada Mei dan Juni ini seharusnya vaksinasi kepada lansia ini dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, selama ini tingkat vaksinasi lansia yang paling tinggi hanya ada di DKI Jakarta dan Bali.
Umat Muslim berjalan melalui ruang desinfeksi yang dipasang untuk mengekang penyebaran wabah virus corona saat mereka memasuki kompleks Masjid Agung Al Mashun untuk menghadiri salat Idulfitri di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 13 Mei 2021.
“Tolong pastikan vaksinasi ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi, terutama untuk para lansia karena merekalah yang paling rentan. Kemungkinan mereka masuk rumah sakit tinggi, fatality ratenya tinggi,” tuturnya.
Tren Kasus Aktif COVID-19 Naik
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 15 provinsi mengalami kenaikan kasus aktif COVID-19. Provinsi-provinsi itu yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka, Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat lonjakan mobilitas masyarakat pada saat libur lebaran di tempat wisata. (Foto: Setpres)
Meski begitu, untuk saat ini, kata Airlangga, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) secara nasional dinilai cukup rendah yakni 29 persen. Adapun beberapa provinsi yang tingkat BOR-nya naik yaitu Sumatera Utara (57 persen), Riau (52 persen), Kepulauan Riau (49 persen), Sumatera Barat (49 persen), Sumatera Selatan (47 persen), Bangka Belitung (45 persen) Jambi (43 persen) dan Lampung (28 persen).
Airlangga menambahkan, pada libur lebaran kemarin terdapat peningkatan mobilitas masyarakat khususnya di tempat wisata yang berada di wilayah zona risiko sedang dan tinggi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah pusat mengarahkan kepada pemda untuk segera menutup tempat wisata yang dipadati masyarakat agar tidak terjadi kerumunan.
“Seminggu sebelum lebaran dan empat hari weekend pada saat lebaran kenaikannya 38-100 persen, terutama di Jakarta, Subang, dan Pangandaran,” ungkap Airlangga.
Meski dilarang mudik, ia mencatat, terdapat sekitar 1,5 juta orang keluar dari DKI Jakarta dalam periode sebelum peniadaan mudik lebaran tahun ini.
BACA JUGA: Idulfitri: Butuh Konsistensi Pemerintah dan Rasionalitas Masyarakat“Yang keluar dari Jakarta sebanyak 1,5 juta dan mereka pergi ke Sumatera sekitar 440 ribu dan yang mudik di Jawa sekitar 1.023.290. Dalam dua minggu ke depan kita monitor, dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kenaikan kasus,” jelasnya.
Karantina Mandiri Usai Mudik
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan salah satu upaya agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 usai lebaran adalah para pemudik harus melakukan karantina mandiri usai kembali dari kampung halaman. Oleh karena itu, ia berharap pemda setempat bisa mengawasi masyarakat yang baru saja kembali dari bepergian untuk bisa melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pemudik yang kembali ke Ibu Kota harus jalankan karantina mandiri sebelum beraktivitas normal. (Foto: Setkab)
“Pak Presiden memberi apresiasi kepada program PKKM Mikro di mana posko berperan untuk bisa mengimbau masyarakat yang bepergian untuk melakukan karantina mandiri. Ini penting sekali. Termasuk juga imbauan kami kepada seluruh pimpinan, seluruh komunitas, untuk mengingatkan mereka yang kembali dari daerah zona merah dan oranye, mohon berkenan melakukan karantina mandiri di kediaman. Semua ini dilakukan agar penularan kasus bisa kita kendalikan dengan lebih baik dibandingkan pada setahun lalu,” ungkap Doni.
Doni juga menjelaskan bahwa tingkat BOR di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, saat ini terisi 16,2 persen. Menurutnya, angka tersebut merupakan rekor terendah jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.
“Mohon kiranya ini bisa kita jaga karena pada periode sebelumnya RS Wisma Atlet pernah mencapai BOR sampai sekitar 90an persen. Beberapa RS provinsi di Jawa juga pernah mencapai BOR lebih dari 100 persen, khususnya Banten. Dan hari ini semuanya sudah dalam kondisi yang relatif terkendali,” jelasnya.
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Dalam kesempatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 11 Mei 2021 yang baru terserap Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu anggaran Rp699,43 triliun. Dari realisasi penyaluran dana PEN tersebut, yang paling tinggi serapannya adalah bantuan sosial tunai (BST), terserap 98,39 persen, dan program keluarga harapan (PKH) 48 persen. Sedangkan serapan terkecil ada dalam sektor kesehatan, 14,2 persen, dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa, 17 persen.
Para pengemudi dan penumpang wajib test swab COVID-19 saat kembali ke ibu kota setelah mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19, di Cikarang, Bekasi, di pinggiran kota Jakarta, 17 Mei 2021.
Meskipun program perlindungan sosial belum terserap dengan maksimal, berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) peredaran uang secara nasional tercatat Rp154,5 triliun atau meningkat 41,5 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
“Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun dan ini lebih tinggi dibandingkan nasional,” katanya.
Selain itu, meski Indonesia masih dilanda resesi, Airlangga mencatat, sudah ada 10 daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, yakni Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), Jogjakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (NTT) (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), dan Bangka Belitung (0,97 persen) serta Maluku Utara (13,45 persen). [gi/ka]