Pemerintah Diminta Perbaiki Kebijakan Terkait Pemekaran Wilayah di Papua
Your browser doesn’t support HTML5
Pemerintah pusat diminta mengoreksi Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang baru dan memperbaiki kebijakan berkaitan dengan pemekaran wilayah di Papua untuk mengurangi kekerasan bersejata di lapangan