Enam negara termasuk Amerika mengatakan "sangat prihatin" tentang laporan bahwa pemerintah Ethiopia melakukan penahanan massal berdasarkan etnis dan tanpa tuduhan.
Pemerintah Ethiopia pada 2 November mengumumkan keadaan darurat ketika pasukan pemberontak dari wilayah Tigray mulai mendekati ibu kota, Addis Ababa, setelah memerangi pasukan pemerintah selama setahun.
Pemerintah Ethiopia mengatakan telah melakukan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai mendukung pemberontak Tigray.
BACA JUGA: Ethiopia Tuduh Twitter Miliki Bias PropemberontakNamun, kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia sendiri melaporkan penangkapan yang meluas terhadap etnis Tigray, termasuk pendeta Ortodoks, orang tua dan ibu yang merawat anak-anak.
Kelompok-kelompok itu mengatakan warga Tigray ditangkap dan ditahan tanpa dakwaan atau sidang pengadilan dan dilaporkan ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Pernyataan bersama yang dikeluarkan Senin (6/12) itu mengatakan banyak dari tindakan ini kemungkinan merupakan pelanggaran hukum internasional dan harus segera dihentikan.
Pernyataan Senin, yang ditandatangani oleh pemerintah AS, bersama dengan Australia, Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda, mengatakan deklarasi keadaan darurat bukanlah pembenaran untuk melakukan penahanan massal individu dari kelompok etnis tertentu.
Negara-negara tersebut juga menyampaikan “keprihatinan besar” tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan laporan kekejaman dalam konflik itu. “Semua pihak harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan personel kemanusiaan dan medis,” kata pernyataan itu.
Konflik selama setahun antara pemerintah federal dan kepemimpinan wilayah utara Tigray telah menewaskan ribuan warga sipil, memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, dan membuat 9 juta lebih orang bergantung pada bantuan pangan.
Negara-negara tersebut, dalam pernyataannya mengatakan “jelas bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik ini, dan kami mengecam setiap dan semua kekerasan terhadap warga sipil, di masa lalu, sekarang dan masa depan. Semua aktor bersenjata harus berhenti berperang dan Pasukan Pertahanan Eritrea harus mundur dari Ethiopia.” [my/jm]