Sebuah pengadilan Hong Kong memberikan izin kepada pemerintah pada Rabu (23/8) untuk mengajukan upaya lain melarang sebuah lagu protes prodemokrasi 2019 setelah sempat menolaknya pada bulan lalu.
Para pejabat pada Juni meminta perintah pengadilan untuk melarang lagu "Glory to Hong Kong", yang ditulis secara anonim pada puncak protes, untuk menghentikannya dikumandangkan atau disebarluaskan dengan maksud kriminal.
Namun dalam keputusan mengejutkan yang diambil pada akhir Juli, Pengadilan Tinggi Hong Kong menolak permohonan tersebut, dengan mengatakan bahwa perintah pengadilan tidak akan berguna dan akan menyebabkan "efek dingin" pada kebebasan berekspresi.
Pemerintah mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan pada Rabu (23/8), hakim Anthony Chan -- yang memutuskan penyangkalan bulan lalu -- memberikan lampu hijau untuk mendengarkan kasus itu.
Para pengunjuk rasa mengangkat ponsel mereka tinggi-tinggi sambil menyanyikan "Glory to Hong Kong" dalam unjuk rasa di Chater Garden di Hong Kong, pada 26 Oktober 2019. (Foto: AP)
"Karena pentingnya keamanan nasional, dan ini undang-undang yang baru, saya cenderung memberikan izin" untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, tulis Chan.
Chan sebelumnya mengatakan dalam penyangkalannya bahwa tindakan yang coba dihentikan oleh pemerintah sudah tercakup dalam undang-undang yang ada -- termasuk undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing pada 2020 setelah protes -- dan bahwa perintah pengadilan "tidak memiliki kegunaan nyata."
Selama setahun terakhir, pemerintah Hong Kong bereaksi marah terhadap lagu yang diputar secara keliru sebagai lagu kebangsaan kota itu di beberapa acara olahraga internasional.
Hong Kong tidak memiliki lagu kebangsaannya sendiri, dan menggunakan lagu kebangsaan China, "March of the Volunteers", sebagai opsinya.
BACA JUGA: Aktivis Hong Kong Ditahan di Tengah Peringatan Peristiwa TiananmenMenteri Teknologi Hong Kong sebelumnya mengatakan perintah itu sebagian dimaksudkan untuk meyakinkan raksasa teknologi Google untuk menghapus "Glory to Hong Kong" dari hasil pencarian internet.
Para pengamat mempertanyakan apakah larangan tersebut, jika diberikan, dapat memengaruhi pengoperasian platform-platform konten online utama seperti Google, Spotify, dan YouTube di Hong Kong.
Bulan lalu, Kamar Dagang Amerika menyambut keputusan Pengadilan Tinggi Hong Kong dan mengatakan itu menunjukkan "independensi yudisial untuk mendukung daya saing global Hong Kong". [ab/uh]