Pemerintah Minta Freeport Tingkatkan Royalti untuk Kontrak Lebih Panjang

Tambang Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua.

Rizal Ramli mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah tidak mendapatkan bagian yang cukup dari keuntungan perusahaan itu dalam beberapa dekade terakhir.

Freeport-McMoRan Inc seharusnya meningkatkan jumlah yang dibayarnya untuk royalti kepada pemerintah Indonesia jika ingin memperpanjang kontrak untuk beroperasi di salah satu tambang tembaga terbesar di dunia ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Selasa (13/10).

Perusahaan AS itu minggu lalu mengatakan menerima jaminan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bahwa kontrak Freeport untuk tambang raksasa tembaga dan emas Grasberg akan diperjanjang lebih lama dari 2021.

Namun pernyataan-pernyataan minggu ini dari atasan Sudirman, Rizal Ramli, telah memunculkan pertanyaan apakah negosiasi-negosiasi ulang kontrak antara Freeport dan pemerintah Indonesia akan selurus dan semudah itu.

Rizal, yang mengawasi pertambangan dan energi, mengkritik tajam sejarah Freeport di Indonesia, mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah tidak mendapatkan bagian yang cukup dari keuntungan perusahaan itu dalam beberapa dekade terakhir.

"Ini saatnya menulis ulang sejarah kita," ujar Rizal. "(Freeport) harus membayar 6-7 persen royalti."

"Jika pemerintah Indonesia menunjukkan keteguhan dan tidak mudah dilobi oleh Freeport, saya kira Freeport akan menyerah dalam proses negosiasi dan mengikuti keinginan kita."

Freeport sepakat Juli 2014 untuk mulai membayar 4 persen dalam royalti-royalti untuk penjualan tembaga, naik dari 1,5-3,5 persen sebelumnya.

Juru bicara Freeport Riza Pratama mengatakan peningkatan pembayaran royalti merupakan salah satu isu yang dibahas dengan pemerintah.

"(Kementerian pertambangan) dan Freeport bekerja keras untuk memfinalisasi perpanjangan kontrak," ujar Riza.

Freeport, salah satu produsen tembaga AS terdaftar yang terbesar dan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia, telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mendapat perpanjangan kontrak namun pemerintah mengatakan bahwa secara hukum mereka tidak dapat memulai pembicaraan sampai 2019.

Seorang pejabat pemerintah Indonesia mengatakan Jumat lalu telah berencana untuk mengamandemen aturan-aturan kontrak pertambangan pada akhir tahun, mengizinkan Freeport untuk mendaftar perpanjangan segera.

Freeport berencana berinvestasi US$18 miliar untuk menjadikan kompleks Grasberg dari tambang terbuka menjadi pertambangan bawah tanah akhir 2017. Perusahaan tersebut baru-baru ini memproduksi sekitar 220.000 ton bijih tembaga per hari, yang kemudian diubah menjadi konsentrat tembaga. [hd]