Pemerintah Israel, pada Minggu (18/6), telah memberikan wewenang kepada otoritas pro-pemukiman untuk perencanaan di wilayah Tepi Barat yang diduduki dan mencabut birokrasi proses persetujuan perumahan permukiman.
Perubahan yang diputuskan pada hari Minggu (18/6) itu memudahkan Israel untuk memperluas permukimannya di tanah yang diinginkan warga Palestina sebagai pusat negara mereka kelak, pada saat harapan untuk mencapai perdamaian semakin jauh dari sebelumnya.
Tindakan tersebut disetujui oleh pemerintah Israel di saat Asisten Menteri Luar Negeri AS Barbara Leaf, yang bertanggung jawab atas urusan Timur Tengah, dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Israel dan Palestina selama kunjungannya yang berdurasi satu minggu ke wilayah tersebut.
Keputusan tersebut mencabut syarat perlunya persetujuan dari penjabat politik selama proses perencanaan pemukiman.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keputusan pemerintah Israel tersebut dan menyerukan kepada masyarakat Internasional agar menekan Israel "sehingga mengambil langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk memaksa pemerintah Israel menghentikan langkah-langkah sepihaknya yang ilegal."
Pemerintah Israel memberikan kendali kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich terkait pendudukan di Tepi Barat, sebuah syarat yang sebelumnya ia tetapkan untuk bergabung dengan pemerintahan saat ini. Wewenang tentang rencana di wilayah Tepi Barat, yang telah mengalami pendudukan militer selama 56 tahun, biasanya berada di bawah kendali menteri pertahanan Israel. Smotrich juga merupakan pejabat di Departemen Pertahanan.
Peace Now, organisasi anti-pendudukan yang berbasis di Israel, mengkritik keputusan pemerintah Israel itu karena langkah tersebut "mengabaikan keamanan dan konsiderasi politik dan mengulangi pencaplokan wilayah Tepi Barat secara de facto." Perubahan tersebut datang saat sebuah komite perencanaan Israel mengatakan pihaknya berencana untuk menyetujui 4.500 proposal unit perumahan di Tepi Barat ketika mereka bertemu pada minggu depan. [my/jm/rs]