Pemerintah Klaim Mulai Pulihkan PDN

Pemerintah mengklaim mulai memulihkan data yang telah dienkripsi terkait serangan siber dalam bentuk ransomware yang berimplikasi pada lebih dari 160 lembaga pada bulan lalu. (Graphics by Diaa Bekheet)

Pemerintah mengklaim mulai memulihkan data yang telah dienkripsi terkait serangan siber dalam bentuk ransomware yang berimplikasi pada lebih dari 160 lembaga pada bulan lalu.

Para peretas yang diidentifikasi sebagai Brain Cipher pada awalnya meminta uang tebusan sebesar $8 juta untuk membuka kunci data. Namun, akhirnya mereka meminta maaf dan memberikan kunci dekripsi secara gratis, menurut perusahaan keamanan siber StealthMole yang berbasis di Singapura.

Serangan tersebut mengacaukan berbagai layanan pemerintah, termasuk imigrasi dan operasional di bandara-bandara besar. Para pejabat mengakui bahwa sebagian besar data belum dicadangkan.

BACA JUGA: Antisipasi Serangan Siber, Jokowi Tekankan Pentingnya ‘Back Up’ Data

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (11/7) malam bahwa data untuk 30 layanan publik yang diawasi oleh 12 kementerian berhasil dipulihkan dengan menggunakan “strategi dekripsi.” Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

“Kementerian Perhubungan menggunakan strategi dekripsi untuk memulihkan layanan atau aset kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang terkena dampak. Kami menanganinya secara bertahap,” kata pernyataan itu.

Belum jelas apakah pemerintah telah menggunakan kunci dekripsi Brain Cipher. Hadi dan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi tidak segera memberikan tanggapan.

Penyerang Ransomware menggunakan perangkat lunak untuk mengenkripsi data dan meminta pembayaran dari korban untuk memulihkan data. Penerintah mengatakan serangan tersebut menggunakan perangkat lunak berbahaya yang disebut Lockbit 3.0. [ah/ft]