Menko Perekonomian Airlangga Hartarto cukup optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa mencapai target di kisaran empat persen. Menurutnya, resiliensi perekonomian yang dilihat dari segi cadangan devisa, neraca perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar mata uang rupiah sudah relatif membaik.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: Humas)
“Dan juga level utang luar negeri sekitar $425,5 miliar, dan inflasi tetap terjaga di (kisaran) 1,6-1,97 persen. Pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan full year bisa dicapai di angka 3,7-4 persen,” ungkap Airlangga dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (8/11).
Meskipun pertumbuhan perekonomian pada kuartal ketiga hanya mencapai 3,5 persen secara tahunan (year-on-year), di mana pencapaian tersebut melambat dibandingkan dengan pencapaian di kuartal kedua sebesar 7,07 persen, tetapi angka tersebut dinilai masih cukup baik.
Seorang pekerja berjalan di atas tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 22 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Airlangga pun meyakini pertumbuhan perekonomian pada kuartal keempat akan lebih membaik karena kondisi dari beberapa sektor seperti sektor industri sudah tumbuh di atas pertumbuhan nasional. Selain itu pula, tren perbaikan ini juga didukung oleh keyakinan konsumen yang mulai meningkat, dan juga adanya pertumbuhan investasi.
“Sehingga tentu kalau kita lihat di kuartal empat harapannya dengan adanya purchasing managing index (PMI) yang ekspansif maka kepercayaan konsumen juga kelihatan sudah naik di (angka) 95,3, dan kita juga melihat sudah terjadi rehiring di mana tingkat pengangguran turun dari 9,7 juta menjadi 9,1 juta di tahun 2021 ini.” jelasnya.
Maka dari itu, Indonesia diproyeksikan akan siap dalam menghadapi berbagai gejolak perekonomian global, termasuk tapering atau pengurangan nilai program pembelian aset yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat.
BACA JUGA: Terpukul Pandemi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Melambat“Kita melihat di akhir tahun 2021 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang empat persen maka di kuartal empat kita harus genjot (hingga mencapai) enam persen, dan kami yakin karena konsumsi pemerintah di kuartal ketiga yang sempat turun diharapkan bisa recover di kuartal empat,” tutur Airlangga.
Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga meyakini perekonomian tanah air akan terus membaik, seiring dengan kasus COVID-19 yang terus menurun di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan kasus yang cepat dan pembukaan aktivitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap, mampu menahan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan paparkan pencapaian dan target Indonesia di masa depan dalam pidato di Catholic University of America di Washington DC, pada 18 Oktober 2021. (Foto: VOA)
“Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga sebesar 3,51 persen lebih tinggi dari perkiraan awal kami sebelum PPKM diterapkan. Selain itu kami melihat dampak PPKM Jawa dan Bali terhadap penurunan konsumsi rumah tangga, investasi dan industri pengolahan lebih rendah dibandingkan dengan periode PSBB (tahun lalu) serta pulih lebih cepat,” ungkap Luhut.
Ia melanjutkan, momentum pemulihan ekonomi tersebut harus terus dijaga. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kenaikan kasus COVID-19 pada periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun lalu menyebabkan tingkat keyakinan konsumen menurun sehingga laju pertumbuhan perekonomian pada kuartal pertama 2021 menjadi tertahan.
Your browser doesn’t support HTML5
Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2021 Capai 4 Persen
“Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk akan kita terapkan kembali, (serta) pelaksanaan dari PCR itu sedang kami kaji. Jangan semuanya pikir bahwa kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art, jadi memutuskan ini seperti operasi militer. Kita melihat dengan cermat, jadi jangan ada pemikiran ini (kebijakan) kok berubah-ubah, tidak begitu,” jelas Luhut.
Menurutnya, semua kebijakan pemerintah akan bergantung kepada perilaku COVID-19 itu sendiri. Apalagi saat ini varian Delta Plus, yakni AY.4.2, sudah terdeteksi di Malaysia. Varian ini telah menyebabkan kenaikan kasus di berbagai negara di Eropa yang cukup tinggi. Maka dari itu, pemerintah cukup waspada dengan berbagai kebijakan yang diterapkan.
Para pengunjung tetap menggunakan masker saat berbelanja menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat pada 3 Mei 2021. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)
Kuncinya Ada di Belanja Pemerintah
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan kondisi saat ini memang sudah mengalami perbaikan dari sisi konsumsi rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari tingkat keyakinan konsumen yang sudah pulih. Selain itu, dari sisi ekspor, Indonesia mendapatkan windfall atau keuntungan dari kenaikan harga komoditas strategis sehingga bisa membantu industri-industri yang berorientasi pada ekspor. Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal keempat, menurut Bhima pemerintah akan menghadapi berbagai macam tantangan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Foto: VOA)
Selain itu, ia mengatakan tingkat pengangguran yang sudah menurun tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Pasalnya serapan tenaga kerja yang cukup signifikan hanya terjadi pada karyawan paruh waktu atau part-time, dan bukan karyawan full-time.
Maka dari itu, menurutnya, yang bisa dijadikan andalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan belanja pemerintah. Selain itu, ia berharap realisasi stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa digenjot hingga 90 persen, terutama untuk dunia usaha dan UMKM serta perlindungan sosial, dimana saat ini serapannya masih di bawah 70 persen.
BACA JUGA: Menkeu RI: Minimum 'Corporate Tax' Bukan Satu-Satunya Cara untuk Membuat Pasar Indonesia Menarik“Tergantung kebijakan pemerintah, karena pemerintah semacam hati-hati untuk membuka ekonomi lebih lebar khawatir (akan) gelombang ketiga COVID-19. Sementara kalau ada aturan-aturan yang menghambat mobilitas maka akan terjadi penurunan konsumsi dan investasi.”
“Ini yang menjadi dilematis, sehingga saya kira langkah apapun yang diambil untuk menahan gelombang ketiga penularan COVID-19, maka pemerintah tetap harus memompa belanja pemerintah lebih efektif lagi. Itu yang mungkin bisa menjadi pendorong paling besar pertumbuhan ekonomi ketika masih banyak ketidakpastian ke depannya,” pungkas Bhima. [gi/rs]