Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan amplop ke dua pedagang di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Masing-masing berisi lembaran uang baru senilai Rp1,2 juta.
Penyerahan secara simbolis itu menandai peluncuran paket bantuan senilai total Rp1,2 triliun bagi sejuta Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik warung. Presiden Jokowi, yang menyaksikan penyerahan itu, sebelumnya berujar angka itu cukup membantu pedagang kecil.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan BT-PKLW. (Foto: Courtesy/Humas Pemda Yogya)
“Saya resmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk satu juta pedagang kaki lima dan warung-warung kecil di seluruh Indonesia, sebanyak satu juta PKL dan warung. Diberikan bantuan sebesar Rp 1,2 juta. Menurut hitungan kita cukup, dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro, Yogyakarta,” kata Jokowi.
Di sela pidato singkatnya, Jokowi sempat menanyakan kepada para pedagang yang berdiri di sekitarnya, apakah besaran bantuan tersebut cukup atau tidak. Sambil tertawa, sejumlah pedagang berteriak kurang.
Meski para pedagang bercanda soal nilai bantuan itu, perwakilan mereka tetap menyampaikan terima kasih kepada Presiden.
Jokowi menyusuri Jalan Malioboro dari Istana Kepresidenan Gedung Agung. (Foto: Courtesy/Humas Pemda Yogya)
“Kami, atas nama segenap komunitas PKL, andong, becak yang ada di kawasan Malioboro, sangat bersyukur, dan sangat, sangat berterima kasih. Dengan harapan, kunjungan Bapak Presiden di kawasan Malioboro ini membuka ruang Malioboro aman dikunjungi, insyaallah tetap aman, dan segera level PPKM-nya diturunkan,” kata Rudi, mewakili rekan-rekannya.
Paket bantuan ini berada dalam skema program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW.) Dalam keterangan resminya, Kementerian Perekonomian meyebut BT-PKLW adalah bantuan uang tunai untuk pelaku usaha mikro. Pemerintah menggunakan skema penyaluran melalui Polri dan TNI. Penerima BT-PKLW adalah PKL dan pemilik warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Jokowi menyusuri Jalan Malioboro dari Istana Kepresidenan Gedung Agung. (Foto: Courtesy/Humas Pemda Yogya)
Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama PKL dan warung, karena penerapan PPKM Level 4 di 141 kabupaten/kota di 28 provinsi. Selain itu, program BT-PKLW juga dimaksudkan untuk mendorong PKL dan pemilik warung agar bisa segera bangkit seiring perbaikan situasi.
Seiring peresmian program bantuan ini oleh Jokowi di Yogyakarta, penyaluran BT-PKLW juga serentak dilakukan di 141 kabupaten/kota seluruh Indonesia. TNI dan POLRI, melalui Polres dan Kodim, menugaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam penyalurannya. Program ini juga dijalankan dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh TNI dan Polri untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto mengatakan mesin pertumbuhan ekonomi kini sudah mulai membaik. Kondisi itu seiring situasi pandemi semakin terkendali dan didukung meningkatnya jumlah penerima vaksin. Kepercayaan diri masyarakat untuk beraktifitas meningkat, dan berdampak baik untuk ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang berangsur pulih.
“Sekarang Yogyakarta masih berada pada level 3. Secara riil Yogyakarta ada pada level 2, namun ada salah satu kabupaten yang berada pada level 3. Secara keseluruhan, kita akan melihat satu minggu ke depan. Untuk level 3, sebagian pasar sudah dibuka. Pertumbuhan ekonomi Yogyakarta juga sangat baik, di tingkat 11,81 persen pada kuartal 2 tahun 2021,” ujar Airlangga.
BT-PKLW untuk melengkapi program pemerintah yang sudah berjalan selama ini, seperti BPUM, subsidi bunga KUR, penjaminan kredit modal kerja UMKM, PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah, dan restrukturisasi kredit UMKM. Pemerintah menugaskan Polri dan TNI karena pertimbangan efektivitas penyaluran bantuan secara cepat, merata, dan langsung diterima masyarakat kecil.
Jokowi menyusuri Jalan Malioboro dari Istana Kepresidenan Gedung Agung. (Foto: Courtesy/Humas Pemda Yogya)
Petugas Polri dan TNI terjun langsung mendata melakukan verifikasi PKL dan pemilik warung yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi, akan menerima undangan pengambilan di kantor Polres atau Kodim setempat.
Data hingga 8 Oktober 2021, calon penerima bantuan terdaftar tercatat 930.773 orang dan sebagian besar telah terverifikasi. Pemerintah masih akan melakukan pendataan PKL dan pemilik warung untuk mencapai target penerima bantuan satu juta orang. [ns/ah]