Kerterlibatan Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21 United Nation Framework on Climate Change (UNFCCC / lembaga dunia yang peduli pada perubahan iklim) di Paris Perancis menjadi momentum untuk mempengaruhi keputusan konvensi guna menyelamatkan bumi dan umat manusia.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK Nur Masripatin dalam diskusi ‘From Bali Road Map to COP 21’ di hotel Le Meridien Jakarta, Jumat (27/11), menjelaskan seiring target pemerintah menggenjot pembangunan ekonomi, Indonesia kini menghadapi tantangan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca.
Pemerintah, tambah Nur Masripatin, terus berupaya mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam KTT Perubahan Iklim ini untuk melakukan tindakan pengendalian dampak perubahan iklim.
"Kita mempersiapkan, pertama untuk negosiasi, yang kedua teach and campaign. Juga promosi meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak. Di Paris nanti disamping ada leaders events juga ada lima 'paris actions agenda'. Itu agenda yang mempertemukan berbagai pihak termasuk bisnis, local government dan lain-lain. Jadi dua hal itu yang kita siapkan," kata Nur Masripatin.
Mengenai masalah kebakaran lahan gambut yang melanda Indonesia selama beberapa bulan belakangan, Nur Masripatin menjelaskan, hal itu dikomunikasikan di luar event negosiasi. Yang jelas menurutnya, Pemerintah Indonesia mempunyai strategi pencegahan untuk mengatasi masalah kebakaran lahan gambut untuk kedepannya.
"Nah, kita strateginya adalah bahwa kita harus menjelaskan itu. Bahwa itu terjadi ada faktor manusia dan faktor alam yaitu el nino. Lalu apa strategi indonesia ke depan. Ini yang akan kita komunikasikan. Kita ada even di Indonesia paviliun yang akan membicarakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi lebih ke pencegahan. Kemudian kita ingin terus menggaungkan bagaimana pencegahan karhutla ini di connect to adaptasi dan ligitasi perubahan iklim," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Iklim dan Cuaca Kementerian Bappenas Syamsidar Thamrin menjelaskan, isu perubahan iklim menjadi perhatian penuh dari Pemerintah, dalam menyusun naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.
"Masuk sebagai basis kita di dalam menyusun pembangunan kita. Jadi tadi saya menceritakan bahwa kita melihat ada progres yang positif dari plan kita kalau kita bandingkan dari RPJM yang satu ke RPJM yang satunya isu perubahan iklim itu jadi semakin penting. Kemudian semakin banyak program pemerintah. Bahkan investasi yang dilakukan pemerintah, baik untuk mitigasi maupun adaptasi untuk perubahan iklim," kata Syamsidar Thamrin.
Syamsidar Thamrin menambahkan, Pemerintah berupaya keras tidak ada lagi kebakaran hutan di kemudian hari. Sehinggga dengan demikian upaya menjaga kelestarian hutan dan pengelolaan lahan gambut, masuk dalam program prioritas pembangunan. Selain itu tambahnya, Pemerintah juga menyusun kebijakan perluasan lahan pertanian khususnya untuk pemanfaatan lahan terlantar untuk penduduk setempat.
Konferensi Perubahan Iklim di Paris Perancis yang terselenggara pada 30 November-11 Desember mendatang diharapkan menghasilkan kesepakatan global yang mengikat untuk menahan laju kenaikan suhu bumi. [aw/em]