Pemerintah Surati DPR, Minta Tunda Pengesahan Revisi UU MK
Your browser doesn’t support HTML5
Pemerintah menyurati DPR untuk meminta penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Your browser doesn’t support HTML5