Sebuah pengadilan Thailand, Jumat (19/1), memerintahkan pemerintah membuat rencana mendesak untuk mengurangi polusi udara dalam waktu 90 hari, saat negara kerajaan tersebut bersiap menghadapi puncak kabut asap berbahaya tahunan.
Kualitas udara biasanya merosot di Thailand pada bulan-bulan awal tahun karena asap yang ditimbulkan para petani yang membakar sampah sisa panen menambah emisi industri dan asap knalpot kendaraan.
Bangkok dan Chiang Mai termasuk di antara kota-kota paling tercemar di dunia pada beberapa hari tahun lalu, sehingga mendorong sekelompok orang untuk mengajukan tuntutan hukum agar pemerintah mengambil tindakan.
Pengadilan administratif Chiang Mai pada hari Jumat memerintahkan Komisi Lingkungan Nasional untuk merancang “metode pencegahan untuk mengatasi polusi baik jangka pendek maupun jangka panjang” dalam waktu 90 hari.
Pengadilan memutuskan bahwa pemerintahan perdana menteri sebelumnya, Prayut Chan-O-Cha, yang dituduh oleh para penggugat "mengabaikan tugasnya", tidak bergerak cukup cepat untuk mengatasi polusi.
“Setelah dipertimbangkan, kami menyimpulkan bahwa para terdakwa mengabaikan tugasnya dan bertindak terlalu lambat,” demikian bunyi putusan pengadilan.
Pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus, telah berjanji untuk mengatasi polusi udara sebagai “agenda nasional”.
Rancangan Undang-Undang Udara Bersih yang disahkan oleh kabinet Srettha, bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut, disahkan untuk pertama kalinya di parlemen pada hari Rabu.
Pada Jumat pagi, Bangkok berada di urutan ke-10 dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, menurut perusahaan pemantau polusi udara IQAir. [ab/lt]